Pembangunan Ibu Kota Nusantara punya beragam masalah yang harus dijawab. Salah satunya persoalan tata ruang dan hak kepemilikan tanah. Masyarakat berharap kehadiran IKN justru menyelesaikan masalah klasik tersebut. Nusantara AdadiKompas AldoSallis
BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah tanggapi kekhawatiran masyarakat di dalam atau sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara soal plang kawasan inti pusat pemerintahan. Kawasan yang bersinggungan dengan permukiman tersebut dinilai hanya sebagai penanda kawasan dan tidak menghilangkan hak penguasaan atau kepemilikan tanah.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Konsultasi Publik: Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara , di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa . Pemerintah saat ini sedang menyusun enam peraturan pelaksanaan pembangunan IKN dengan rincian dua peraturan pelaksana dan empat peraturan presiden.
Kegiatan itu dilaksanakan secara daring pun luring yang diikuti ratusan peserta dan belasan narasumber dari lintas kementerian. Kegiatan itu dilaksanakan selama dua hari, Selasa-Rabu . Kegiatan dibuka oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
IKN - Ibu Kota NegaraMasyarakat dapat memberi masukan melalui tautan yang telah disediakan, yakni melalui
Baca lebih lajut »
Masalah Pembangunan IKN Nusantara hingga Jantung MotoGP MandalikaSebanyak 19 organisasi masyarakat sipil mengingatkan pemerintah masih banyak masalah yang belum selesai dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca lebih lajut »
Masalah Pembangunan IKN Nusantara hingga Jatung MotoGP MandalikaSebanyak 19 organisasi masyarakat sipil mengingatkan pemerintah masih banyak masalah yang belum selesai dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca lebih lajut »
KPK Janji Pastikan Pembangunan IKN Nusantara Bebas dari KorupsiKPK sudah mengendus dugaan adanya bagi-bagi kavling di IKN Nusantara.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Bareng Korea Selatan Bahas Kerja Sama Pembangunan IKNTerdapat dua hal tentang pembangunan IKN yang dikerjasamakan dengan Korea Selatan
Baca lebih lajut »