Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Effendi mendorong pemerintah provinsi untuk mengkaji ulang biaya operasional sekolah jenjang SMA/ SMK.
Pasalnya, sekolah tidak diperbolehkan menarik pungutan dari orang tua murid untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.
Berdasarkan riset MGN, sekolah-sekolah khususnya SMA Negeri di Bekasi, Jawa Barat mengalami kesulitan biaya operasional dan gaji guru honorer. Hal itu lantaran adanya SK Gubernur Jabar yang tidak memperbolehkan sekolah menarik pungutan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian Menaruh Asa Besar pada Pembangunan Sosial IKN |Republika OnlineHetifah mengapresiasi keterwakilan perempuan dalam program masyarakat di IKN.
Baca lebih lajut »
Bertemu Prabowo, Sandiaga Berikan Buku Tentang Perjalanan Pilpres 2019Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Oleh: H. Sumanto, S.H. Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua MPR Minta Pembatasan Turis Tiongkok untuk Cegah Lonjakan CovidWakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah hati-hati terhadap kunjungan wisatawan asal Tiongkok. Alasannya adalah untuk mencegah terjadinya lonjakan Covid-19 lagi di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Minta Skema Power Wheeling Dihapus dari RUU EBT, Wakil Ketua MPR: Saya Tegas MenolakSkema tersebut malah akan meliberalisasi sektor kelistrikan yang justru bakal merugikan negara.
Baca lebih lajut »