Pemerintah merancang aneka strategi pembiayaan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerbitan surat utang baru dan menggenjot penerimaan pajak menjadi prioritas. KoranTempo
JAKARTA — Pemerintah berupaya menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 yang diproyeksikan sebesar 4,85 persen dari produk domestik bruto atau sekitar Rp 868 triliun. Serangkaian strategi pembiayaan pun disiapkan dengan target pembiayaan utang sebesar Rp 973,6 triliun.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembayaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Riko Amir, mengungkapkRp. 36.000*/Bulan Berlangganan ✔ Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo✔ Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bagaimana Polisi dan Satpol PP Menertibkan Pos Ormas Setelah Dikritik Jokowi - Berita Utama - koran.tempo.co
Baca lebih lajut »
DKI Prioritaskan Transportasi Umum di Jakarta International Stadium - Metro - koran.tempo.coPemerintah Jakarta tengah menyiapkan sarana transportasi umum menuju Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Bus Transjakarta, kereta LRT Jakarta, dan kereta KRL menjadi pilihan. KoranTempo
Baca lebih lajut »
Pemerintah Akan Memulai Vaksinasi Anak Sebelum Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah - Nasional - koran.tempo.coPemerintah akan memulai vaksinasi anak Covid-19 bulan ini. Terdapat 11 provinsi yang memenuhi persyaratan. Kementerian Kesehatan akan memulai sosialisasi pada pekan ini. KoranTempo
Baca lebih lajut »
Editorial: Pelajaran dari Kasus Hukum Kasminto di Pengadilan Negeri Demak - Editorial - koran.tempo.coKasus Kasminto alias Mbah Minto di Pengadilan Negeri Demak, Jawa Tengah, menjadi ujian bagi sistem hukum kita. Majelis hakim harus cermat saat menjatuhkan putusan. Editorial KoranTempo
Baca lebih lajut »
PPKM Level 3 Nataru Batal, PNS Tetap Dilarang CutiPemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tidak lagi melarang masyarakat untuk mengambil cuti natal dan tahun baru (Nataru).
Baca lebih lajut »