Pemerintah Perlu Perluas Infrastruktur SPKLU dan SPBKLU untuk Akselerasi Ekosistem EV

Kendaraan Listrik Berita

Pemerintah Perlu Perluas Infrastruktur SPKLU dan SPBKLU untuk Akselerasi Ekosistem EV
SPKLUEkosistem Kendaraan ListrikIndustri
  • 📰 tribunnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 63 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 43%
  • Publisher: 51%

Pemerintah perlu menggenjot sosialisasi ke masyarakat dan memperluas pembangunan sarana pengisian daya kendaraan listrik.

kepada masyarakat dan seluruh insan di BUMN. Salah satunya melalui pemberian insentif sebesar Rp7 juta untuk motor listrik baru dan Rp. 10 juta untuk konversi dari motor BBM,” ungkap Eko yang juga Project Coordinator Entrev.

Entrev atau Enhancing Readiness for The Transition to Electric Vehicles in Indonesia) adalah proyek kolaborasi antara United Nations Development Programme dengan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal GATRIK untuk membangun dan menguatkan ekosistem"Dibutuhkan juga cobalt dan mangan untuk membuat komponen katoda. Dengan kurangnya bahan baku, Pemerintah telah menjalin kerja sama dengan negara lain seperti Australia, Kenya, dan Kongo yang memiliki bahan material yang dibutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu lebih masif menyiapkan infrastruktur bagi kendaraan listrik berupa pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum .Pemerintah juga perlu terus mendorong setiap SPBU untuk menyediakan sarana pengisian listrik dan baterai swap untuk memanfaatkan sarana prasarana yang sudah tersedia dan menstandarisasi jenis baterai 48V, 60V, 72V.

Pemerintah juga perlu mendorong industri pengolahan baterai bekas untuk menciptakan ekonomi sirkular agar tidak membahayakan lingkungan serta memberikan nilai tambah ekonomi.untuk dijadikan bahan baku pembuatan baterai lithium yang baru. Hal ini sejalan dengan kewajiban industri baterai untuk melakukan recycle,” ujar Eko.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tribunnews /  🏆 37. in İD

SPKLU Ekosistem Kendaraan Listrik Industri Bisnis

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Indonesia Perlu Tingkatkan Infrastruktur dan Perdagangan untuk Jaga Peringkat WCRIndonesia Perlu Tingkatkan Infrastruktur dan Perdagangan untuk Jaga Peringkat WCRDi sisi lain Indonesia cukup baik pada variabel pasar tenaga kerja lantaran banyaknya angkatan kerja dan didukung bonus demografi
Baca lebih lajut »

Pemerintah Perlu Kompensasi Rp 26,7 T untuk Selisih HGBT: Gunakan EBT untuk AlternatifPemerintah Perlu Kompensasi Rp 26,7 T untuk Selisih HGBT: Gunakan EBT untuk AlternatifHGBT adalah insentif berupa pembatasan harga gas bagi PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (BUPTL).
Baca lebih lajut »

Wapres: Perlu pembenahan infrastruktur antisipasi kepadatan di MinaWapres: Perlu pembenahan infrastruktur antisipasi kepadatan di MinaWakil Presiden (Wapres) Ma&39;ruf Amin menyebut perlu pembenahan infrastruktur untuk mengantisipasi kepadatan tenda jamaah haji di Mina, Arab ...
Baca lebih lajut »

Wapres: Perlu Pembenahan Infrastruktur Antisipasi Kepadatan di MinaWapres: Perlu Pembenahan Infrastruktur Antisipasi Kepadatan di MinaBerita Wapres: Perlu Pembenahan Infrastruktur Antisipasi Kepadatan di Mina terbaru hari ini 2024-06-25 04:05:53 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Perlu Kerja Sama Pemerintah dan Swasta untuk Tanggulangi Tiga Kritis Termasuk Perubahan IklimPerlu Kerja Sama Pemerintah dan Swasta untuk Tanggulangi Tiga Kritis Termasuk Perubahan IklimJPNN.com : Dirjen PPKL KLHK Sigit Reliantoro menyebutkan perlu kerja sama pemerintah dan swasta untuk menanggulangi tiga krisis termasuk perubahan iklim.
Baca lebih lajut »

Legislator Nasdem: Pemerintah Tak Perlu Kejar Tayang Kebut IKN untuk SeremonialLegislator Nasdem: Pemerintah Tak Perlu Kejar Tayang Kebut IKN untuk SeremonialPemerintah sebaiknya tidak perlu memaksakan melakukan kejar tayang mengebut pembangunan di IKN untuk hal-hal yang bersifat seremonial.Saran itu disampaikan Anggota
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-14 03:02:58