Pemerintah meminta DPR dalam membahas RUU MK mempertimbangkan persoalan batas minimum usia hakim konstitusi. Hakimkonstitusi
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan pada prinsipnya pemerintah menyambut baik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi , yang merupakan usul inisiatif DPR. Pemerintah menyatakan siap membahas RUU tersebut. Namun, Yasonna menyampaikan beberapa hal dari pemerintah yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan RUU tersebut.
Baca Juga: "Batas usia minimum hakim konstitusi, persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung," kata Yasonna saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin , di Kompleks Parlemen, Jakarta. Kemudian, lanjut Yasonna, batas pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya. Anggota Majelis Kehormatan MK yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kebakaran di Kejagung, Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Berspekulasi: Tidak Mungkin Pemerintah Bohong - Tribunnews.comMahfud MD buka suara terkait kebakaran hebat di Kejaksaan Agung, minta agar masyarakat tidak berspekulasi.
Baca lebih lajut »
Rujak Center Minta kepada Pemerintah agar Warga Kelola Kampung Susun AkuariumRujak Center for Urban Studies sedang bernegosiasi dengan pemerintah DKI agar hak guna bangunan (HGB) Kampung Susun Akuarium dimiliki oleh koperasi yang dibentuk warga.
Baca lebih lajut »
Puan Maharani Minta Pemerintah Waspadai Peningkatan Kasus Covid-19 PascaliburanKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mewaspadai meningkatnya kasus Covid-19 pascacuti bersama atau liburan Tahun...
Baca lebih lajut »
Menko PMK Minta Pemda Ikut Ambil Tanggung Jawab dalam Persoalan Pendidikan selama Pandemi\nMenurut Muhadjir, penurunan kualitas pendidikan akibat pandemi Covid-19 ini membuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi terhambat.
Baca lebih lajut »
Targetkan Kemenangan Besar Pilkada, PDIP Minta Cakada Kerja KerasSebagai partai politik pemenang Pemilu 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki target kemenangan besar...
Baca lebih lajut »
Minta Transparansi Data COVID-19, Massa Gelar Demo di Kantor Bupati KudusMassa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli COVID-19 melakukan aksi di depan kantor Bupati Kudus. Mereka meminta agar transparan terkait data penanganan virus Corona atau COVID-19 di Kudus. Kudus
Baca lebih lajut »