Pemerintah membentuk National Plastic Action Partnership (NPAP) bersama pebisnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan pengurangan sampah plastik hingga 70 persen pada 2025. Untuk mencapai target tersebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman membentuk National Plastic Action Partnership .
"Pemerintah langsung menggandeng kalangan bisnis, artinya ini pemerintah sangat serius terhadap ekosistem laut," kata Menko Luhut dalam siaran pers yang diterima Republika, Selasa . "Bahkan, proses pengerjaan revitalisasi Sungai Citarum bisa diselesaikan dalam tempo lebih cepat dua tahun dari target awal," ujarnya.
Setiap daerah, kata dia, perlu membuat perencanaan pengurangan dan penanganan sampah di daerah masing-masing. Hingga Januari 2019, berdasarkan catatannya, baru 308 kabupaten kota dan 15 provinsi yang menyelesaikan dokumen tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembangunan Berkelanjutan, Kepala Bappenas Libatkan Milenial hingga SantriKepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam pelaksanaan SDGs bakal meningkatkan keterlibatan sektor bisnis, filantropi,...
Baca lebih lajut »
Kota Bekasi Targetkan Bebas Penggunaan Plastik pada 2020Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan plastik sejak Maret lalu.
Baca lebih lajut »
Bulan Eliminasi Kaki Gajah, Pemerintah Libatkan 2000 Pelajar di NTTProvinsi Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai tempat pencanangan Bulan Eliminasi Kaki Gajah ke-5 karena dari 22 kabupaten/kota di provinsi ini ada 18 kabupaten/ kota yang endemis Filariasis.
Baca lebih lajut »
Pemkot Bekasi targetkan bebas plastik 2020Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menargetkan wilayahnya akan bebas dari penggunaan plastik pada tahun 2020 dengan langkah awal melarang penggunaan plastik ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Provinsi Aceh masih fasilitasi pemulangan warganya di PapuaPemerintah Provinsi Aceh masih terus memfasilitasi pemulangan warga provinsi itu yang merantau ke Papua untuk dipulangkan ke daerah asal, terkait kerusuhan ...
Baca lebih lajut »