Pemerintah larang ekspor bahan baku minyak goreng: Tak ada jaminan harga turun selama mafianya 'tidak diusut tuntas' - BBC News Indonesia

Indonesia Berita Berita

Pemerintah larang ekspor bahan baku minyak goreng: Tak ada jaminan harga turun selama mafianya 'tidak diusut tuntas' - BBC News Indonesia
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 BBCIndonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 37 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 50%

Bagi ekonom Indef, larangan itu bukan solusi tepat untuk turunkan harga minyak goreng, malah merugikan petani sawit bila berlangsung lama. 'Ibarat ingin menangkap tikus, tapi dengan membakar rumah. Jadi yang enggak salah juga kena, seperti petani sawit.'

Akhir dari Podcast

"Ibarat kita ingin menangkap tikus, tapi dengan membakar rumah. Jadi yang enggak salah juga kena, seperti petani sawit, kan mereka akan berproduksi selama mendapatkan intensif atau keuntungan yang cukup." "Yang perlu diintervensi adalah bagaimana produsen mau menjual CPO-nya untuk menjadi bahan minyak goreng, sehingga pabrik minyak goreng tidak kekurangan bahan baku," kata dia.

Egi Primayogha dari ICW mengatakan harga minyak goreng tidak akan terjamin stabil sepanjang penegak hukum tidak mengusut tuntas aktor-aktor di balik dugaan kartel. "Harus ada penelusuran lebih luas terhadap aktor-aktornya, mereka yang terlibat di berbagai titik kebijakan yang sudah dikeluarkan."

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

BBCIndonesia /  🏆 42. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Larangan Ekspor CPO, Serikat Petani Minta Pemerintah Jamin Harga TBS tak Jatuh |Republika OnlineLarangan Ekspor CPO, Serikat Petani Minta Pemerintah Jamin Harga TBS tak Jatuh |Republika OnlineKebijakan larangan ekspor akan membuat banjir produksi CPO di dalam negeri.
Baca lebih lajut »

Jika Harga BBM Subsidi dan Elpiji 3 Kg Tak Naik, Pemerintah Nombok 280 TriliunJika Harga BBM Subsidi dan Elpiji 3 Kg Tak Naik, Pemerintah Nombok 280 TriliunPemerintah menyatakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite serta elpiji harus segera dilakukan. Kenapa?
Baca lebih lajut »

Jokowi: Pemerintah Tak Tergesa-gesa Putuskan Transisi EndemiJokowi: Pemerintah Tak Tergesa-gesa Putuskan Transisi EndemiJokowi mengatakan bahwa Pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam menentukan masa transisi dari situasi pandemi Covid-19 ke endemi.
Baca lebih lajut »

227 Perusahaan Tak Terima Izin Usaha Pertambangannya Dicabut Pemerintah227 Perusahaan Tak Terima Izin Usaha Pertambangannya Dicabut PemerintahMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan terdapat 227 perusahaan yang menyatakan keberatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-13 17:05:32