Pemerintah melanjutkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Rumah di 2022 selama sembilan bulan. TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Kelanjutan insentif PPN DTP Rumah tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
500 unit; Subsidi Bantuan Uang Muka ; Subsidi Selisih Bunga ; Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ; Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan ; Rumah Susun ; dan Rumah Khusus melalui Kementerian PUPR.Selain itu, belanja perpajakan tetap dinikmati oleh sektor konstruksi dan real estat dengan estimasi total berjumlah Rp 4,57 triliun di 2020.Dalam rangka PEN, Pemerintah telah memberikan dukungan insentif PPN DTP untuk sektor properti mulai Maret hingga Desember 2021.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
'Lari' dari Pajak, Investor Bitcoin cs Pada Kabur ke PortugalMata uang kripto seperti bitcoin kini menjadi salah satu alat investasi dan transaksi pilihan bagi banyak orang. Namun akibat pajak yang menghantui, banyak investor yang lari, salah satunya ke Portugal.
Baca lebih lajut »
Diserbu 10.670 Wajib Pajak, Tax Amnesty Jilid II Ungkap Harta Rp10,23 TriliunProgram Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II mengungkap nilai harta bersih dari seluruh peserta wajib pajak mencapai Rp10,23 triliun. Program Pengungkapan...
Baca lebih lajut »
Terpopuler Bisnis: Lowongan Kerja di LKPP, Pajak Penghasilan Deddy CorbuzierBerita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Minggu, 6 Februari 2022 antara lain tentang lowongan kerja di LKPP.
Baca lebih lajut »
Percepat Pemulihan, Sektor Properti Melbourne Beri Potongan Pajak |Republika OnlineHal ini membuat properti di negara bagian Victoria, khususnya Melbourne, menggeliat.
Baca lebih lajut »
Terbaru, Daftar Daerah yang Beri Pemutihan Denda Pajak Kendaraan BermotorSaat ini terpantau tiga wilayah memberikan relaksasi berupa penghapusan denda keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor.
Baca lebih lajut »