Pemerintah Indonesia menyatakan telah menyelesaikan integrasi data sosial ekonomi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Sistem data tunggal ini merupakan transisi dari sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan diharapkan dapat mencegah penyaluran ganda. Sistem ini juga diyakini dapat mendorong terciptanya sistem kependudukan tunggal yang menghilangkan KTP ganda dan nonaktif.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengklaim telah menuntaskan integrasi data sosial ekonomi. Integrasi ini akan dipakai memastikan penyaluran bantuan sosial supaya tepat sasaran.
Muhaimin berharap, pada jangka panjang, integrasi data penduduk mendorong terciptanya sistem tunggal kependudukan sehingga tidak ada lagi kartu tanda penduduk ganda ataupun puluhan juta KTP nonaktif.Foreign Policy Community of Indonesia yang didirikan oleh Dino Patti Djalal menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Tools for Humanity , Selasa , di Jakarta. Penandatanganan ini disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar .
Misalnya adalah peningkatan kasus penipuan di bank-bank yang disebabkan oleh teknologi kecerdasan buatan. Penipuan seperti ini mampu melewati pemeriksaan keamanan milik perbankan. Sistem data tunggal sosial ekonomi, menurut dia, adalah transisi dari sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial . Dia menyebutkan telah menyatukan data sosial ekonomi dari berbagai kementerian/lembaga untuk keperluan integrasi.Muhaimin berharap konsekuensi dari adanya data tunggal sosial ekonomi ialah penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Menurut rencana, dia akan meluncurkan hasil integrasi itu dalam waktu dekat.
INTEGRASI DATA Bantuan Sosial DATA TERPADU Kependudukan KECERDASAN BUATAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cara Cek Bansos PKH Kemensos 2025, Klik cekbansos.kemensos.go.idPemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sepanjang 2025.
Baca lebih lajut »
Mitigasi Dibutuhkan untuk Pembaruan Data Penerima Bansos Berdasarkan DTSENData Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah final dan siap digunakan untuk pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial (Bansos). Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan perlunya mitigasi dalam proses pembaruan ini karena DTSEN bersifat dinamis. Verifikasi dan validasi data akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ada dua jalur pemutakhiran data: jalur resmi melalui RT/RW hingga ke tingkat pusat dan jalur partisipasi masyarakat melalui Cek Bansos. Pemerintah daerah akan melakukan validasi data.
Baca lebih lajut »
Kepemimpinan dan Keterampilan Sosial Lebih Dicari, Apakah Sistem Pendidikan Siap?Artikel ini membahas tren di dunia kerja yang lebih memprioritaskan kepemimpinan dan keterampilan sosial dibanding nilai akademik semata. Artikel juga menyinggung bagaimana sistem pendidikan Indonesia dapat mengakomodasi perubahan ini secara adil dan objektif.
Baca lebih lajut »
Komite III DPD RI Diskusikan RUU Perubahan Sistem Jaminan Sosial NasionalDirektur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono memimpin rapat dengar pendapat dengan Komite III DPD RI untuk membahas inventarisasi materi penyusunan RUU Perubahan atas UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Baca lebih lajut »
Pertalindo Gelar Workshop Aspek Sosial dalam Sistem AmdalPerkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (Pertalindo) menggelar workshop terkait aspek sosial dalam sistem analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). Workshop ini dihadiri oleh ratusan peserta dari para penyusun Amdal, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) serta perorangan. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Dra CH Nety Widayati MT, menekankan pentingnya percepatan layanan dan peningkatan kualitas Amdal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Baca lebih lajut »
BUMN Sambut Sistem Kerja Empat Hari Sepekan, 6 Negara ini Telah Mengadopsi Sistem yang SamaKementerian BUMN menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan sistem kerja empat hari sepekan. Berikut 6 negara yang sudah mengadopsi sistem ini.
Baca lebih lajut »