Pemerintah sedang menggodok kembali aturan registrasi kartu SIM prabayar agar lebih terstruktur. Tujuannya untuk memastikan registrasi prabayar hanya dilakukan oleh masyarakat yang berhak. Saat ini, registrasi masih menggunakan NIK dan nomor KK, namun belum ada mekanisme untuk mengecek penyalahgunaan NIK oleh pihak lain, yang seringkali dimanfaatkan oleh penipu dan pelaku kejahatan.
- Aturan registrasi kartu SIM prabayar yang sekarang berlaku, sedang dikaji ulang oleh pemerintah agar eksekusi program tersebut lebih terstruktur lagi.
Artinya, belum ada mekanisme bagi warga RI untuk mengecek penyalahgunaan NIK miliknya oleh orang lain. Penyalahgunaan ini padahal adalah modus utama penipu dan pelaku kejahatan seperti bandar judi online, pinjol ilegal, hingga"Memang tadi sempat wacana kami berdiskusi tentang langkah-langkah lanjutan terkait dengan registrasi prabayar ini.
"Jadi registrasi masih sesuai dengan regulasi yang ada. Bahwa satu NIK bisa mendaftar tiga nomor per operator. Masih seperti itu," tutur Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys dalam kesempatan yang sama.Sebelumnya, Kominfo yang kini menjadi Komdigi mengungkapkan rencana cara baru registrasi kartu SIM. Bukan lagi dengan mengirimkan data SIM dan Nomor KK, tetapi dengan menggunakan pengenalan wajah.
REGISTRASI KARTU SIM PRAKARYA PENIPUAN KEJAHATAN PEMBERDAYAAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tanpa Pakai Calo, Ini Biaya Bikin SIM A, B, C, D Baru Desember 2024Di Indonesia sendiri, SIM dibagi menjadi beberapa golongan, sesuai dengan jenis kendaraan yang dipakai, ada SIM A, SIM B, SIM C, dan SIM D.
Baca lebih lajut »
Buka Situs Pemerintah Ini untuk Cek NIK KTP Terdaftar Penerima Bansos atau TidakPemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan program bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Baca lebih lajut »
Menaker: Pemerintah sedang kaji penetapan upah minimumMenteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan kementerian yang dipimpinnya masih terus mengkaji terkait penetapan upah minimum menyusul putusan ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Aturan Kemasan Rokok Elektrik, Ini AlasannyaDengan penyeragaman menjadi kemasan tanpa identitas merek, maka akan merugikan pelaku usaha dan konsumen secara langsung.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kaji Ulang Rencana Moratorium Smelter NikelKementerian ESDM kaji ulang rencana moratorium smelter nikel
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kaji Pemindahan Narapidana Narkoba Bali Nine ke Negara AsalnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan Kementrian Hukum masih mengkaji pemindahan lima terpidana seumur hidup jaringan narkoba 'Bali Nine' ke negara asalnya, Australia
Baca lebih lajut »