Reformasi peradilan yang diupayakan oleh Netanyahu telah menimbulkan kekhawatiran
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berencana mengatur ulang panel untuk memilih hakim, sehingga pemerintahan sayap kanan dapat meningkatkan pengaruhnya untuk menunjuk hakim Mahkamah Agung. Hal ini tertuang rancangan undang-undang yang diterbitkan pada Rabu .
Baca Juga Saat ini panel untuk memilih hakim terdiri atas tiga hakim agung, dua menteri kabinet, dua anggota parlemen, dan dua pengacara. Setidaknya diperlukan 7-2 suara untuk menyetujui pemilihan hakim. Ini adalah ambang batas yang dirancang untuk mendorong kompromi. Jumlah anggota parlemen di panel akan ditambah menjadi tiga. Dua di antaranya dari koalisi pemerintahan, dan jumlah menteri kabinet yang berpartisipasi juga akan ditambah menjadi tiga. Dua pengacara yang ada dalam panel sebelumnya diganti dengan dua tokoh masyarakat yang dipilih oleh Menteri Kehakiman. Sementara hanya satu pengacara yang dilibatkan dalam panel baru.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Netanyahu Dituding Hapuskan Demokrasi di IsraelPerdana Menteri Benjamin Netanyahu dituding menghapuskan demokrasi di Israel, di tengah perselisihan atas usulan reformasi peradilan.
Baca lebih lajut »
Menteri Israel Ben-Gvir Larang Pengibaran Bendera Palestina di Tempat Umum |Republika OnlineBen-Gvir dikenal sebagai menteri Netanyahu ultranasionalis Israel.
Baca lebih lajut »
Baru Dilantik, Netanyahu Sudah Mengancam Demokrasi IsraelPemerintahan Netanyahu baru dilantik pada 29 Desember 2022 pascapemilu pada November. Kini, demokrasi Israel dalam ancaman
Baca lebih lajut »
Bangkrut dan Miskin, Sri Lanka Potong Anggaran Besar-besaranPemerintah Sri Lanka mengumumkan pemotongan belanja pemerintah yang tajam pada Selasa (10/1/2023).
Baca lebih lajut »
DJP Jamin Reformasi Perpajakan Tak Ganggu EkonomiDirektur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Baca lebih lajut »
Anies Bicara Reformasi Indonesia di SingapuraAnies Baswedan berbicara mengenai reformasi di Indonesia dalam Regional Outlook Forum 2023 di Singapura.
Baca lebih lajut »