Untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi produk dalam negeri dan iklim persaingan usaha, pemerintah diharapkan dapat lebih selektif
Produk impor dalam positive list haruslah merupakan barang komplementer yang tidak dapat diproduksi dalam negeri dan bukan jenis barang substitusi yang sifatnya head to head dengan produk unggulan dalam negeri.yang boleh diperdagangkan lintas negara melalui platform e-commerce dengan harga sebesar Freight on Board USD 100 per unit. Barang-barang terjadi terbagi ke dalam empat kategori produk, yakni buku, film, musik, dan software.
Dalam ketentuan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, barang-barang tersebut haruslah memenuhi persyaratan khusus seperti menyampaikan bukti legalitas usaha dari negara asal, pemenuhan standar dan halal, pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk asal luar negeri, dan negara asal pengiriman barang. Lebih lanjut Ariawan menegaskan pemerintah secara resmi telah mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik .Hal ini merupakan langkah yang positif untuk melindungi UMKM dan menciptakan equal playing field serta fair trade bagi seluruh pelaku usaha.
Dalam Pasal 13 ayat , penyelenggara platform e-commerce diharuskan melakukan upaya mengawasi, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau praktik manipulasi harga, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dituangkan dalam standar operasional prosedur.
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email [email protected] Flek Hitam tanpa Biaya Mahal, Cukup Pakai 7 Pilihan Bahan Alami IniBali, GianyarDKI Jakarta, Jakarta Pusat
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Indonesia Darurat Serangan Siber, Pemerintah Harus Apa?keamanan data masih jadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi, agar terhindar dari serangan dan kejahatan siber (cyber crime)
Baca lebih lajut »
Soal Larangan Ekspor Mineral Mentah, Kebijakan Pemerintah Harus MatangSetelah dianggap berhasil menerapkannya pada nikel, pemerintah hendak melarang ekspor mineral lain, seperti bauksit yang sudah diumumkan Presiden Joko Widodo, kemudian akan dilanjutkan tembaga, pada 2023.
Baca lebih lajut »
IHSG berpotensi menguat, pasar cermati pelonggaran moneterIndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat berpotensi bergerak menguat terbatas seiring pelaku pasar menantikan siklus ...
Baca lebih lajut »
IHSG Berpotensi Menguat, Pasar Cermati Pelonggaran MoneterIHSG dibuka menguat 22,68 poin atau 0,34 persen ke posisi 6.774,07, sementara Indeks LQ45 naik 4,85 poin atau 0,54 persen ke posisi 903,78.
Baca lebih lajut »
Diakui Pemerintah, Lulusan Pesantren Menyandang Gelar Setara S1Pemerintah telah menetapkan titel Sarjana Agama, atau S.Ag bagi lulusan Ma&039;had Aly atau pesantren tinggi.
Baca lebih lajut »
Harapan TikTok Shop Dibuka Kembali, Kemendag Beri Izin dengan Catatan Harus Dipisah Sesuai Aturan yang BerlakuHarapan dibukanya kembali TikTok shop oleh Kemendag, tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu memisahkan media sosial TikTok.
Baca lebih lajut »