OJK menyebutkan saat ini kredit macet segmen UMKM berada pada level yang relatif kecil.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan hapus buku dan hapus tagihan kredit macet UMKM sebetulnya sudah adadi perbankan pada umumnya. Dia juga menilai secara keseluruhan risiko kredit UMKM perbankan relatif rendah.
Dian mengatakan wacana hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM berkembang seiring dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan . Hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk merespons kesulitan bank BUMN atau bank miliki pemerintah dalam menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.
"Kita pun mendukung seperti yang ada di PPSK. Ini akan memberikan dorongan bank-bank BUMN dan nasabah kredit macet untuk segera mendapatkan kepastian hukum," katanya.Meski begitu, pesan dari ketentuan itu bukan berarti semua kredit macet UMKM akan dihapus."Ada ketentuan yang mesti dijalankan secara prudensial, termasuk pemenuhan CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai] untuk menutup kerugian itu," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
OJK Singgung 'Moral Hazard' dalam Wacana Hapus Buku Kredit Macet UMKMSejumlah perbankan menyinggung soal potensi moral hazard di tengah wacana hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.
Baca lebih lajut »
OJK Bakal Atur Ketentuan Hapus Kredit Macet UMKM di Himbara, Ini BocorannyaNantinya kebijakan ini berlaku untuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pelat merah.
Baca lebih lajut »
Kredit Macet UMKM di Bank BUMN Bakal Dihapus, Pemerintah Siapkan AturannyaDiperlukan aturan pelaksana mengenai penghapusan kredit macet UMKM di bank BUMN.
Baca lebih lajut »
Digitalisasi UMKM Perlu Dorongan PemerintahIndonesian Digital Empowerment Community (IDIEC) menilai digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan dorongan dari pemerintah.
Baca lebih lajut »
Ma'ruf Amin Minta Pemerintah Bina Al Zaytun, MUI: Pemerintah Itu Siapa?MUI beberkan pihak mana yang diminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk bertanggung jawab membina Ponpes Al Zaytun.
Baca lebih lajut »
Jakarta Godok Regulasi untuk Jadi Kota Bisnis Berskala GlobalSekda DKI mengatakan, Jakarta sudah memiliki pengembangan UMKM dan membangun transportasi massal sebagai best practice.
Baca lebih lajut »