Pemerintah telah menyiapkan 100 ribu hektar lahan perkebunan sawit untuk dilakukan peremajaan.
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 2,47 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat . Program ini dibuat dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan sawit rakyat.
Selain itu pemerintah juga masih berambisi untuk melanjutkan program B30 dan B40. Program ini juga telah memiliki roadmap dengan dasar untuk mengurangi penggunaan BBM. Walaupun dalam situasi pandemi ini harga BBM sedang turun.2 dari 3 halamanPetani Dapat Bantuan Rp 30 Juta per Ha untuk Peremajaan Kebun SawitDPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia mendukung keberlanjutan dan penggunaan dana pungutan ekspor sawit di bawah pengelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit .
Dalam perhitungannya, pungutan ekspor berdampak kepada harga TBS petani sawit. Dari perhitungan asosiasi, diskon yang diterima antara Rp 90-Rp 110 per Kg TBS untuk setiap pungutan 50 USD per ton CPO. “Mereka ini anak-anak petani dan buruh tani yang dibiayai full beasiswa BPDP-KS. Mereka tidak punya kesempatan dan peluang jika bersaing di kampus-kampus umum karena berbagai faktor. Belum lagi yang masih sedang proses kuliah sekitar 1000-an anak,” pungkas Gulat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi: Semua Negara Berjuang agar Selamat dari Tekanan Ekonomi yang DahsyatPemerintah menggelontorkan anggaran Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan dampak Corona dan pemulihan ekonomi nasional.
Baca lebih lajut »
Mengapa Dana Sawit Tak Bermanfaat untuk Petani RakyatPenyaluran dana perkebunan untuk peremajaan sawit rakyat centang-perenang di daerah. Tak sebanding dengan besarnya duit untuk program biodiesel. Ini hasil penelusuran Tempo.
Baca lebih lajut »
Editorial: Salah Kaprah Subsidi Biosolar B30Demi B30, pemerintah akan menyuntikkan Rp 2,78 triliun ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dana pengelolaan lebih banyak dinikmati perusahaan besar.
Baca lebih lajut »
Kurangi Beban Pemerintah, Tarif KRL Dinilai Perlu NaikPSO untuk KRL Jabodetabek mencapai Rp 1,55 triliun atau porsinya mencapai 0,58 persen.
Baca lebih lajut »
KPU: Tambahan Dana Pilkada Rp 1 Triliun Cukup Sampai Juli |Republika OnlineKPU dapatkan Rp 1 triliun untuk memenuhi kebutuhan standar protokol kesehatan Covid
Baca lebih lajut »
Anggaran Pemerintah untuk Penanganan Corona Naik Jadi Rp 686,2 TriliunPemerintah kembali meningkatkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).
Baca lebih lajut »