Kemenkes memprioritaskan pencegahan perokok anak agar tidak mengalami risiko kematian akibat rokok. Data menunjukkan akses mudah dan keinginan diterima dalam pertemanan sebagai faktor utama perokok muda. Walaupun pemerintah tidak merekomendasikan THR, beberapa studi menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi risiko penyakit. Upaya pengurangan risiko tembakau (THR) dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengatasi masalah rokok.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa pemerintah fokus pada penurunan prevalensi perokok di kalangan anak-anak untuk mengurangi risiko peningkatan kematian akibat rokok di Indonesia. Nadia mengungkapkan hal ini dalam diskusi tentang Tobacco Harm Reduction dan Lives Saved Report di Jakarta, Senin 3 Februari 2025.
Menurutnya, target penurunan prevalensi merokok diutamakan pada anak-anak karena pencegahan sejak dini dinilai lebih efektif dibandingkan upaya pada orang dewasa. Ia khawatir akan peningkatan angka perokok di usia muda akibat akses yang mudah dan keinginan untuk diterima dalam pertemanan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 71,3 persen remaja mudah mengakses rokok batangan di warung terdekat atau sekitar sekolah, dan 60,6 persen perokok remaja tidak dilarang saat membeli rokok. Nadia juga menekankan bahwa pemerintah tidak merekomendasikan penggunaan alternatif rokok atau yang termasuk dalam Tobacco Harm Reduction (THR), meskipun Laporan Global 'Lives Saved Report' menunjukkan rokok turunan THR atau rokok elektronik mengurangi risiko penyakit tidak menular akibat asap rokok. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya mencegah peningkatan penggunaan rokok pada remaja melalui penerapan peraturan pengendalian penyakit akibat produk tembakau dan rokok elektronik dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, peningkatan kawasan tanpa rokok, dan layanan konseling UBM. Analisis Lives Series yang dirilis Global Health Consults pada November 2024 menunjukkan bahwa metode THR dua kali lebih efektif dalam mengurangi kebiasaan merokok dibandingkan terapi pengganti nikotin, dan publikasi Public Health England menyatakan produk tembakau alternatif mampu mengurangi paparan risiko hampir 95 persen lebih rendah dibandingkan rokok. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung Ronny Lesmana dan Peneliti dan mantan Direktur Riset Kebijakan Badan Kesehatan Dunia Tikki Pangestu juga mendukung upaya pengurangan risiko tembakau (THR) dengan menjabarkan perlunya intervensi yang maksimal dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menangani masalah rokok.
PEROKOK ANAK ROKOK KESEHATAN THR PENGENDALIAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peneliti Tekankan Kebutuhan Pendukung Pemerintah untuk Riset THRDokter Ahli Fisiologi Universitas Padjajaran (Unpad) Ronny Lesmana dan Ahli Kesehatan Wahyu Widowati menekankan perlunya peran pemerintah dalam mendukung penelitian terkait Tembakau Hasil Pengolahan (THR).
Baca lebih lajut »
Peneliti: THR Bisa Jadi Alternatif Berhenti Merokok, Pemerintah Perlu Investasi RisetIndonesia membutuhkan strategi baru untuk menekan angka kematian akibat rokok. Penelitian mengenai metode THR dinilai bisa menjadi alternatif berhenti merokok. Peneliti menekankan pentingnya investasi pemerintah dalam riset THR untuk mendukung penyusunan aturan yang berbasis data.
Baca lebih lajut »
Isu Peniadaan Gaji Ke-13 dan THR ASN 2025: Pemerintah Masih Dalam PembahasanKemenpan RB memberikan tanggapan terkait isu peniadaan gaji ke-13 dan THR ASN tahun 2025, namun keputusan final masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian.
Baca lebih lajut »
Pembiayaan MBG Pakai Skema Perjanjian Kerja Sama, Pemerintah Tidak Langsung Turunkan Anggaran?Prita mengaku tidak tahu rata-rata tenggat waktu dari pembayaran biaya MBG tersebut
Baca lebih lajut »
Pemerintah Hitung Opsi Turunkan Biaya Haji dengan Bantuan Arab SaudiMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah sedang menghitung opsi untuk menurunkan biaya haji kembali karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Arab Saudi. Bantuan tersebut berupa pemberian area khusus untuk jemaah haji Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah jemaah haji dan menurunkan persentase biaya. Sebelumnya, biaya haji 2025 telah disepakati sebesar Rp89,4 juta setelah mengalami penurunan sekitar Rp4 juta dari tahun 2024. Presiden Prabowo Subianto juga mendorong agar biaya haji dapat diturunkan lebih jauh lagi.
Baca lebih lajut »
Harga Minyakita Tetap Tinggi Jelang Ramadan, Nasim Khan Desak Pemerintah Turunkan HargaHarga Minyakita masih tinggi menjelang bulan Ramadan, memicu keluhan dari masyarakat. Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendesak pemerintah untuk segera turunkan harga Minyakita di pasaran. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengidentifikasi penyebab kenaikan harga Minyakita sebagai praktik distributor yang menaikkan harga di tingkat pengecer.
Baca lebih lajut »