Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam implementasi UU Nomor 7/2016 tentang Perlindungan bagi pekerja sektor perikanan termasuk
Ketua Umum KNTI , Dani Setiawan menyampaikan bahwa nelayan kecil dan tradisional hingga saat ini belum mendapatkan perlindungan sosial yang optimal.
Padahal, berdasarkan laporan basis-basis kampung KNTI pada saat pelaksanaan Rembuk Iklim Pesisir di di 35 Kabupaten/Kota pada bulan Desember 2023, menunjukan bahwa risiko bekerja nelayan semakin meningkat akibat faktor iklim. “Sepanjang Januari 2023-Juni 2024, BPJS Ketenagakerjaan mencatat, jumlah klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian berjumlah 4.166 klaim.
“Ini bukan angka yang kecil. Bahkan bisa dikatakan yang terbesar dari jenis pekerjaan lainnya di Indonesia. Risiko yang dihadapi nelayan semakin meningkat akibat perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya,” tegas Dani.Dia menambahkan bahwa kehidupan nelayan kecil sangat rentan. Hal tersebut disebabkan karena posisinya yang marjinal dan miskin dan tingkat kematian dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Begini Kondisi ABK Kapal Nelayan Tenggelam di Karimunjawa setelah Diselamatkan Kapal Nelayan Asal TegalBerita Begini Kondisi ABK Kapal Nelayan Tenggelam di Karimunjawa setelah Diselamatkan Kapal Nelayan Asal Tegal terbaru hari ini 2024-07-13 14:30:34 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Penajam usul kampung nelayan modern untuk tingkatkan ekonomi nelayanPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mengusulkan agar Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, menjadi kampung nelayan ...
Baca lebih lajut »
Meski Fokus Bangun IKN, Pengamat Cisdi Ingatkan Pemerintah Harus Tetap Prioritaskan Masalah KesehatanProgram gizi gratis Prabowo-Gibran disebut belum menyasar pada inti masalah kesehatan di Indonesia.
Baca lebih lajut »
16 nelayan asal Kepri dibebaskan Pemerintah MalaysiaSebanyak 16 nelayan asal Kepulauan Riau (Kepri) dibebaskan oleh Pemerintah Malaysia, melalui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Kepala Badan ...
Baca lebih lajut »
Peduli Kesejahteraan, Pemkot Batam Daftarkan Ribuan Nelayan BPJS KetenagakerjaanJPNN.com : Pemerintah Kota (Pemkot) Batam mendaftarkan 3.500 Nelayan pada program BPJS Ketenagakerjaan.
Baca lebih lajut »
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Cawe-cawe ke Pemerintah DaerahPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan pemerintah pusat kerap cawe-cawe untuk membantu pemerintah daerah memperbaiki jalan daerah.
Baca lebih lajut »