Pemerintah diharapkan dapat terus tegas dalam menindak kalangan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang masih menggunakan alat tangkap jenis trawl ...
Ilustrasi: Satpoliar Polres Bangka Selatan berhasil mengamankan tiga unit kapal trawl, Kamis di Perairan Bangka Selatan. Jakarta - Pemerintah diharapkan dapat terus tegas dalam menindak kalangan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang masih menggunakan alat tangkap jenis trawl yang diketahui merusak ekosistem laut serta berpotensi memicu konflik horizontal antarsesama nelayan.
Moh Abdi Suhufan mencontohkan di kawasan perairan sekitar Lamongan, Jawa Timur, penggunaan alat tangkap trawl ini sering mengganggu aktivitas penangkapan kepiting rajungan yang banyak dilakukan nelayan setempat. "Saat ini terdapat sekitar 500 kapal ikan ukuran di bawah 5 GT yang beroperasi menggunakan trawl di perairan Lamongan," kata Abdi.
"Sekitar kurang lebih 900 kapal ikan ukuran di bawah 30 GT di Lamongan yang beroperasi secara ilegal," kata Laode Gunawan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Luhut Ancam Penjarakan Industri yang Buang Sampah ke SungaiLuhut mengatakan pemerintah menyiapkan sanksi tegas bagi industri yang membuang sampah ke sungai.
Baca lebih lajut »
Darmizal: Tidak Ada Ruang Bagi Tindakan TerorismeMenurut Darmizal, segala bentuk teror dan tindak kekerasan tidak bisa dibiarkan dan ditolerir.
Baca lebih lajut »
Jokowi Centre Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku TerorJokowi Center meminta aparat tidak ragu dalam menindak tegas pelaku teror. Bahkan, para elite yang membantu pendanaan juga harus diusut tuntas.
Baca lebih lajut »
Selain Wiranto, 3 Orang Ini Seharusnya Mendapat Pengawalan EkstraFadel juga mengutuk keras pelaku tindak penusukan Wiranto dan meminta publik tak mendahului proses hukum. Wirantoditusuk
Baca lebih lajut »
Jateng Bentuk Tim Khusus AntikorupsiTim tersebut bertugas menangani tindak pidana korupsi dari laporan dan pengaduan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi sebut pemerintah akan evaluasi Otsus PapuaPresiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua akan mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) ...
Baca lebih lajut »