Jokowi akan menyampaikan pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2021, disertai Nota Keuangan pada siang ini. jokowi apbn dpr
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economy Piter Abdullah Redjalam mengatakan penurunan konsumsi di tengah pandemi Covid-19 adalah hal yang wajar terjadi. Hal ini merespons sejumlah pernyataan pemerintah soal banyaknya pemilik rekening deposito dengan nilai jumbo yang ternyata tak membelanjakan uangnya selama pandemi. 'Tidak bisa dipaksa naik.
'Demikian juga dengan penerima gaji ke-13 dan subsidi gaji swasta, mereka tidak dapat bansos, mereka punya daya beli, tapi mereka tidak akan menggunakan tambahan income untuk meningkatkan konsumsi. Mereka tetap akan menahan konsumsi,' kata Piter.Piter berujar pemerintah tidak akan bisa mengembalikan konsumsi ke level normal selama wabah masih berlangsung. Meski demikian, ia tetap menilai program-program pemerintah sudah tepat dan dibutuhkan dalam kondisi ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sidang Tahunan MPR, Puan Maharani Dorong Pemerintah Tangani Covid-19Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan akan mendorong pemerintah meningkatkan penanganan pandemi Covid-19 di Sidang Tahunan MPR.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Salurkan Rp 843 M untuk Insentif Nakes |Republika OnlineSantunan untuk para tenaga medis yang meninggal usai tangani Covid-19, juga telah dib
Baca lebih lajut »
Penyebar Hoaks di Medsos Semakin BrutalMasyarakat kini tak hanya menghadapi virus korona (Covid-19) sebagai pandemi, tapi juga semakin dijejali informasi palsu...
Baca lebih lajut »
Perjuangan Nakes Tangani Corona, Penuh Luka dan Genangan Keringat di APDTenaga medis menjadi garda depan menghadapi wabah COVID-19. Tak hanya berjuang melawan penyakit tapi mereka juga ada yang diskriminasi di tengah masyarakat. via detikHealth
Baca lebih lajut »
Tsunami PHK Telan Korban 2,1 Juta Orang, Ini Santunan dari PemerintahPemerintah mengakui gelombang tsunami PHK tak terbendung akibat pandemi Covid-19. Korban PHK menembus angka 2,1 juta meningkatkan...
Baca lebih lajut »
Covid-19 Paksa Pemerintah Percepat Transformasi DigitalWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui kemunculan Covid-19 membuat pemerintah terpaksa mempercepat transformasi digital.
Baca lebih lajut »