Pemerintah harus membatasi tenaga kerja asing yang hanya diberi kesempatan pada posisi yang bisa tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengungkapkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja asal Indonesia dalam rangka pembangunan di tahun 2020. Ia mengatakan bahwa memprioritaskan tenaga kerja lokal adalah hal penting dalam menjaga roda perekonomian di masyarakat bawah.
“Pemerintah harus membatasi tenaga kerja asing yang hanya diberi kesempatan pada posisi yang bisa tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia,” ungkap Hakam saat membacakan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya di hadapan Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis .
Hakam menegaskan, karena tenaga kerja ini erat kaitannya dengan dunia industri maka, di satu sisi pemerintah juga diminta memperhatikan secara serius keberlangsungan dunia industri. Pasalnya menurut pengamatannya, dunia manufaktur saat ini mengalami tren penurunan. “Terkait dengan sektor industri perlu mendapatkan perhatian serius karena terjadi kecenderungan deindustrialisasi, yaitu kontribusi industri manufaktur yang terus turun dari waktu ke waktu juga terkait penciptaan lapangan kerja,” sambung legislator dapil Jawa Tengah X ini.
Hakam menilai, jika negara mengalami deindustrialiasi, maka ini menjadi situasi buruk bagi pemerintah. Sehingga kontribusi industri manufaktur yang mengalami penurunan ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam tahun anggaran 2020. RAPBN ke depan pun dituntut untuk mampu menjawab persoalan ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
TJI Apresiasi Respons Cepat Pemerintah Tangani PapuaSemua pihak selain Pemerintah diminta jaga kondusivitas di Papua
Baca lebih lajut »
Jagung Lokal Surplus, Pengamat Imbau Pemerintah Tidak Lakukan ImporPemerintah diminta tidak gegabah dalam mengambil kebijakan impor sebab nantinya akan merugikan petani.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Ajukan Konsep Ibu Kota Secara TerbukaKebijakan pemindahan ibukota harus terbuka kepada publik karena akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Pemerintah diminta tak telantarkan pencari suakaAnggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah tidak menelantarkan 1.000 orang lebih pencari suaka yang saat ini tinggal di Kalideres, ...
Baca lebih lajut »
Pemda diminta libatkan KPU dan Bawaslu bahas anggaran pilkadaPemerintah daerah baik kabupaten (pemkab) dan kota (pemkot) di Maluku Utara (Malut) yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 diminta ...
Baca lebih lajut »