Pemerintah Diminta Percepat Pengenaan Pajak Ekspor Nikel
Peneliti dari Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman mengatakan bahwa percepatan penerbitan regulasi ini akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dari segi pajak hingga royalti.
Dia menyebut bahwa tata niaga nikel sejatinya harus diperketat. Upaya ini untuk mencegah adanya oknum yang melakukan ekspor nikel maupun olahan necara ilehal. Saat ini regulasi itu disebut-sebut masih terus digodok pemerintah.Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia Meidy Katrin Lengkey menilai bahwa kenaikan harga saat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyerap pendapatan negara. Selama ini, ekspor nikel olahan tidak dikenakan bea keluar apapun.
“Pemerintah harus segera menetapkan bea keluarnya [ferro nickel dan nickel pig iron]. Momentum ini harus diambil. Kalau tidak dikenakan bea keluar, berarti Negara tidak menikmati kenaikan harganya. Negara dapat apa,” katanya kepada Bisnis, Selasa . “Walaupun itu hanya dibebankan 1 persen - 2 persen dari nilai ekspor nickel pig iron maupun ferro nickel. Artinya Negara bisa menikmati. Ada pendapatannya [terhadap Negara],” terangnya.