Pengamat meminta pemerintah melakukan 3 cara ini untuk tangani pinjol ilegal di Indonesia.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal mengatakan pemutusan akses ini adalah salah satu cara yang memang bisa dilakukan pemerintah untuk menangani maraknya aplikasi pinjol. Namun ini bukan satu-satunya cara.
Menurut Fithra, pemerintah setidaknya perlu melakukan tiga cara ini untuk tangani keberadaan pinjol ilegal di Indonesia.Menurut Fithra pemutusan akses pinjol atau platform fintech ilegal itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah terkait maraknya aplikasi pinjol ilegal di Indonesia."Karena walaupun sudah diblokir, masih aja muncul lagi," kata Fithra melalui sambungan telepon kepada
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fraksi Golkar Sebut Pengelolaan Utang di APBN 2020 Belum MaksimalPemerintah diminta memberikan penjelasan terhadap pengelolaan APBN dan SAL untuk membiayai belanja negara.
Baca lebih lajut »
Satgas Waspada Investasi Setop Operasional 3.365 Pinjol IlegalSatgas Waspada Investasi memberhentikan operasional 3.365 pinjaman online (pinjol) ilegal hingga Juli 2021. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas adanya 7.128 aduan dari masyarakat.
Baca lebih lajut »
BI Larang Penyedia Jasa Pembayaran Fasilitasi Pinjol Ilegal |Republika OnlinePinjol ilegal merupakan kegiatan di luar sistem keuangan nasional.
Baca lebih lajut »
OJK Siapkan Enam Strategi Berantas Pinjol Ilegal |Republika OnlinePemberantasan pinjol ilegal juga dilakukan lintas negara.
Baca lebih lajut »
Jokowi Minta Jawa Timur Lakukan 3 Hal Ini untuk Percepat Penanganan CovidJokowi meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan tiga hal ini untuk mempercepat penanganan Covid. Salah satunya soal isolasi mandiri.
Baca lebih lajut »