Publik pantas mendapatkan penjelasan agar belanja senjata tidak menimbulkan polemik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengatakan pemerintah harus menjelaskan terkait meningkatnya belanja negara dalam hal persenjataan. Menurutnya, publik pantas mendapatkan penjelasan agar aktivitas itu tidak menimbulkan polemik.
Menurutnya, pemerintah perlu bersikap terbuka saat menghabiskan anggaran negara. Dia mengatakan, ada sejumlah pertanyaan yang dapat dijawab misal apakah belanja ini sudah sesuai rencana atau apakah ada penambahan dari rencana-rencana sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat ada kenaikan nilai impor senjata mencapai 187,1 juta dolar Amerika Serikat . Jumlah tersebut naik hingga 7.384 persen bila dibandingkan Februari 2020 yang hanya sebesar 2,5 juta dolar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ormas Keagamaan Apresiasi Keputusan Pemerintah Soal RUU HIP |Republika OnlinePemerintah menunda pembahasan RUU HIP.
Baca lebih lajut »
Wapres Harap Masyarakat Terima Sikap Pemerintah Soal RUU HIP |Republika OnlineWapres berharap masyarakat bisa terima sikap pemerintah terkait RUU HIP.
Baca lebih lajut »
Transaksi Belanja Online Pasar di Yogyakarta Melonjak |Republika OnlineTransaksi belanja online pasar tradisional di Yogyakarta naik 30 persen.
Baca lebih lajut »
Wapres Bahas Penundaan RUU HIP ke MUI, NU dan Muhammadiyah |Republika OnlineWapres jelaskan terkait sikap pemerintah menunda RUU HIP ke MUI, NU dan Muhammadiyah
Baca lebih lajut »
Belanja Pegawai Tertekan, Menkeu: Ini yang Diinginkan |Republika OnlinePada APBN Mei, belanja pegawai mengalami kontraksi 4,2 persen.
Baca lebih lajut »