Penerapan PSBB penting untuk ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan demi keselamatan masyarakat dalam skala luas.
Liputan6.com, Jakarta Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia menginginkan pemerintah benar-benar menjaga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar agar tidak menambah jumlah fenomena pemutusan hubungan kerja di tengah-tengah masyarakat.
Terkait dengan upaya menjaga kelangsungan ekonomi, Apindo melihat bahwa SE Kementerian Perindustrian nomor 4 tahun 2020 dan nomor 7 tahun 2020 sebagai salah satu opsi yang baik agar dunia usaha tidak serta merta terhenti mengingat kepentingan untuk tetap memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi karyawan dan ekonomi secara makro.
"Dalam hal stimulus untuk dukungan pertumbuhan ekonomi, Apindo sudah memohon kepada Bapak Presiden melalui surat bernomor 145/DPN/3.2.1/5C/IV/20 tertanggal 20 April 2020 tentang Rekomendasi yang pada intinya terkait dengan permohonan stimulus pajak dan restructuring hutang," ucapnya. "Diharapkan dengan pemberian stimulus, misalnya pasal PPh 21 yang diperluas selama 6 bulan mampu menahan PHK," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu .Dia menekankan sejumlah fasilitas yang diberikan Pemerintah diharapkan memberikan pelonggaran kepada dunia usaha untuk sebisa mungkin tidak melakukan PHK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada PSBB, Pengamat: Pemerintah Jangan Pelit Kasih Makan Rakyat'Ketika PSBB, kan harus WFH itu tidak bekerja sehingga harus dikasih makan. Jadi saya katakan, please pemerintah jangan pelit kasih makan rakyat!' kata pengamat. PSBB via detikfinance
Baca lebih lajut »
Akademisi Desak Pemerintah Terapkan PSBB Secara NasionalPemerintah pusat diminta segera memberlakukan PSBB secara nasional, demi menekan laju penyebaran kasus covid-19.
Baca lebih lajut »
'PSBB makin persulit tenaga medis', pemerintah didesak tidak diskriminasi pekerja rumah sakit swastaBeberapa pemerintah daerah menyediakan tempat tinggal sementara dan layanan antar-jemput bagi tenaga kesehatan. Namun sebagian besar fasilitas itu hanya untuk mereka yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah.
Baca lebih lajut »
Percepat Penuntasan Covid-19, Masyarakat Diminta Patuhi PSBB'Kita patuhi pemerintah. Jaga jarak, physical distancing,' kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tb. Ace Hasan Syadzily.
Baca lebih lajut »
Luhut Beberkan Sanksi Keras Anies untuk Kantor Pelanggar PSBB'Nah Pak Anies bilang ke saya, 'saya akan patroli Pak Luhut, saya akan kasih penalti Rp 100 juta bagi mereka yang masih buka,' kata Anies.
Baca lebih lajut »