Platform global diminta mendukung kode etik jurnalistik untuk berita yang ditampilan.
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred Kemal Effendi Gani menyoroti banyaknya distribusi berita hoaks di berbagai platform global di internet. Dia pun mendesak agar ada regulasi dan pengaturan lebih efektif oleh badan independen yang dibuat untuk memantau berbagai perubahan pemberitaan.
Menurut dia, dengan adanya kebutuhan yang mencakup negosiasi bagi hasil pendapatan atau bagi hasil konten serta iklan, perlu adanya sikap lebih jauh dari semua pihak. “Jadi regulasi itu sifatnya wajib, lalu perlu ada negosiasi pembentukan badan pelaksana independen di luar Dewan Pers,” ucap dia. Sementara itu di lokasi yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, mengamini hal yang sama. Dia memerinci, ada tiga tantangan yang dihadapi pers Indonesia saat ini. “Teknologi, lalu eknonomi, dan tantangan jurnalisme,” kata Usman.
Lebih jauh, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, pengaturan yang menjadi penting saat ini adalah adanya undang-undang yang mampu mengatur itu. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan adanya pembentukan beleid dengan risiko yang lama atau merevisi UU pers Nomor 40 tahun 1999. “Di sini kita bisa tunjuk Dewan Pers atau meminta presiden membentuk badan baru, karena kita bentuknya presidensial. Tapi kalau dirasa Dewan Pers cukup oleh presiden, maka silakan di situ saja,” ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Didesak Segera Tetapkan KLB Gagal Ginjal AkutTim Advokasi untuk Kemanusiaan mendesak status kejadian luar biasa (KLB) segera ditetapkan pada kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA).
Baca lebih lajut »
Dikritik dan Kepala BRIN Didesak Mundur, Megawati: Jalan Terus!Megawati meminta BRIN terus menjalankan kegiatan riset meski banyak dikritik dan Kepala BRIN didesak mundur.
Baca lebih lajut »
Minta Foto Asusila, Kades di Lombok Tengah Didesak MundurDiduga meminta foto asusila kepada istri warga, Kades di Lombok Tengah diminta mundur dari jabatannya
Baca lebih lajut »
DKPP Didesak Berani Bertindak Tegas Atasi Dugaan Kecurangan Pemilu Pada Tahapan Verifikasi ParpolKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak DKPP bertindak tegas terkait dugaan kecurangan pada tahapan verifikasi partai politik
Baca lebih lajut »
Daftar Kurikulum Merdeka Bisa Lewat Platform Merdeka Mengajar |Republika OnlineHingga akhir 2022, sudah151 satuan pendidikan aplikasikan Kurikulum Merdeka
Baca lebih lajut »
Stratospheric Platform Raih Pendanaan dari ProtelindoKemitraan strategis dan investasi ini menjadi langkah awal bagi SPL bersama dengan Protelindo untuk menjajaki pengembangan teknologi HAPs terdepan dan inovatif dalam menghadirkan jaringan telekomunikasi yang mampu menjawab tantangan topografi Indonesia.
Baca lebih lajut »