Pemerintah dan DPR Sepakat Terbitkan Perppu, 3 DOB Papua Bisa Ikut Pemilu: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk terbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 di tiga provinsi baru di Papua.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, terdapat dua mekanisme agar tiga provinsi baru di Papua dapat mengikuti Pemilu 2024, yaitu penerbitan Perppu dan revisi UU Pemilu. Namun, pihaknya memilih Perppu dengan alasan waktu.
“Kalau ingin cepat ya Perppu, dan kita sangat berpacu dengan waktu saat ini dan kita fokus. Saran kami dari pemerintah, perppu, spesifik mengakomodasi dampak dari adanya DOB ini,” kata Tito, di kompleks parlemen Senayan, Rabu . “Memang UU pemilu perlu dilakukan perubahan karena implikasi adanya UU ini, dan tadi saya banyak menangkap adanya keinginan perubahan dilakukan cepat,” kata dia.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wacana KPU Ubah Jadwal Pilkada Serentak 2024, DPR Sebut Harus Ubah UUWakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa mengatakan, wacana pengubahan jadwal Pilkada Serentak 2022 menunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak konsisten. Wacana...
Baca lebih lajut »
Komisi II Sebut Wacana Memajukan Pilkada 2024 Tidak UrgenKomisi II DPR menilai tidak ada urgensi memajukan Pilkada 2024 ke bulan September. Untuk itu, Komisi II meminta KPU tetap konsisten dengan jadwal Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Lasmi Indaryani Tolak Bersaksi untuk Ayahnya Hingga Protes Rekening Gaji DPR Diblokir KPK - Tribunnews.comKPK memeriksa Lasmi Indaryani sebagai saksi untuk kasus dugaan TPPU yang dilakukan sang ayah, Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono
Baca lebih lajut »
DPR minta Bina Marga Kementerian PUPR untuk tambah program padat karyaKomisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dan Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menambah program infrastruktur berbasis ...
Baca lebih lajut »
Banggar DPR Desak Sri Mulyani Cs Lepas Harga PertamaxBadan Anggaran DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melepas harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax sesuai keekonomian.
Baca lebih lajut »
Intip Perbandingan Gaji Pensiunan PNS dan DPR yang Seumur HidupMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan bahwa skema pembayaran dana pensiunan aparatur sipil negara (ASN) saat ini membebani negara.
Baca lebih lajut »