Pemerintah dan DPR Harus Segera Tindaklanjuti Putusan MK

DPR Berita

Pemerintah dan DPR Harus Segera Tindaklanjuti Putusan MK
Mahkamah KonstitusiPutusan MKKepatuhan
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 43 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 38%
  • Publisher: 70%

Dari laporan tahunan MK, terungkap ada 24 putusan MK periode 2013-2018 yang belum dipatuhi. DPR dan pemerintah harus segera menindaklanjuti putusan MK yang belum dipatuhi agar tidak terjadi kerancuan hukum.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Sidang Pleno Penyampaian Laporan Tahunan 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa . Kompas/Wawan H Prabowo

”Temuan itu bukan saja penting bagi MK, tetapi juga patut menjadi perhatian kita bersama.

“Oleh karena itu, perlu ada penyelarasan terhadap jabatan hakim agar tidak ada diskriminasi dalam lembaga peradilan yang bisa menimbulkan dampak lain,” ujarnya.Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi menekankan, pihaknya telah meminta Badan Keahlian Dewan untuk menginventarisasi undang-undang yang dibatalkan MK, sehingga perlu segera dilakukan revisi.

Kendati begitu, peniliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Sumatera Barat, Khairul Fahmi, menyatakan, lembaga eksekutif dan legislatif seharusnya menindaklanjuti segera seluruh putusan MK yang menghendaki perubahan UU. Kepatuhan terhadap putusan MK itu, lanjutnya, diukur dari sejauh mana pembentuk UU menindaklanjuti putusan MK dengan mengubah UU sesuai penafsiran yang diputuskan MK.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Mahkamah Konstitusi Putusan MK Kepatuhan News Aktual

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pembentuk UU Diingatkan Hati-hati Susun Revisi UU PemiluPembentuk UU Diingatkan Hati-hati Susun Revisi UU PemiluPimpinan DPR memastikan undang-undang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR sehingga tidak bisa DPR saja.
Baca lebih lajut »

Industri Tekstil Meredup, Pemerintah Harus segera IntervensiIndustri Tekstil Meredup, Pemerintah Harus segera IntervensiPemerintah diingatkan untuk segera mengambil tidakan intervensi guna menyelamatkan industri tekstil dalam negeri yang terus meredup.Demikian dikatakan Ketua DPR RI
Baca lebih lajut »

DPR Minta Pemerintah Segera Ambil Keputusan soal Badan HajiDPR Minta Pemerintah Segera Ambil Keputusan soal Badan HajiPembentukan Badan Haji dan Umroh yang memisahkan Kementerian Agama dari penyelenggaraan haji harus segera diikuti dengan menerbitkan keputusan terkait nomenklatur
Baca lebih lajut »

DPR segera ganti para Anggota DPR yang diangkat jadi menteriDPR segera ganti para Anggota DPR yang diangkat jadi menteriWakil Ketua DPR RI Adies Kadier mengatakan pihaknya mulai memproses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terkait pada Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang ...
Baca lebih lajut »

DPR Pemerintah Harus Pastikan UMKM tidak Terbebani Kewajiban Sertifikasi HalalDPR Pemerintah Harus Pastikan UMKM tidak Terbebani Kewajiban Sertifikasi HalalMeskipun BPJPH telah memberlakukan skema tarif yang lebih ringan bagi UMKM masih banyak usaha mikro yang merasa kesulitan dalam menanggung biaya
Baca lebih lajut »

Bentuk Badan Aspirasi di Periode Baru DPR, Pimpinan DPR: Suara Rakyat Harus DidengarBentuk Badan Aspirasi di Periode Baru DPR, Pimpinan DPR: Suara Rakyat Harus DidengarBerita Bentuk Badan Aspirasi di Periode Baru DPR, Pimpinan DPR: Suara Rakyat Harus Didengar terbaru hari ini 2024-10-09 12:42:33 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 14:29:56