Firman Soebagyo menepis pandangan berbagai pihak yang menyatakan pemerintah dan DPR tidak punya empati karena membahas RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19. RUUCiptaKerja
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengajak berpikir menggunakan pikiran secara jernih dalam menyikapi pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang digagas pemerintah. Firman memastikan dalam RUU itu pemerintah dan DPR mengedepankan dan memikirkan nasib pekerja informal dan yang menganggur. “Ada persoalan besar yang harus diperjuangkan yaitu pekerja informal yang masih begitu besar jumlahnya.
Baca Juga: Ia menjelaskan jumlah pekerja informal dan yang menganggur ada sekitar 70 persen dari tenaga kerja. Sementara, yang formal atau sudah bekerja hanya 30 persen. Menurutnya, serikat buruh yang ada sekarang anggotanya tidak lebih dari lima juta orang. Mereka sudah puluhan tahun memiliki kepastian hidup serta jaminan kerja. “Oleh karena itu sudah saatnya negara hadir untuk memikirkan dan menyiapkan lapangan kerja bagi yang belum bekerja,” ungkap politikus Partai Golkar itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pandemi Corona, DPR Dorong Pemerintah Perbanyak Pelaku Usaha Alat KesehatanHambatan untuk para pelaku usaha baru alat kesehatan di tengah pandemi Corona Covid-19 itu disebabkan karena adanya pemain lama yang tidak ingin pasarnya diganggu.
Baca lebih lajut »
IDI Sebut Kematian Corona 1.000, DPR Minta Pemerintah TerbukaDPR juga mengaku sudah memeriksa ke TPU Pondok Rangon. Pemakaman dengan standar covid-19 disebut lebih banyak dari data pemerintah.
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Harus Gotong Royong Perangi Covid-19Pemerintah dan DPR RI harus fokus pada optimalisasi penanganan Covid-19 sampai status bencana nasional dicabut.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR: Terbuka Ruang bagi Pemerintah Jika Ingin Tarik Draf Omnibus Law Cipta KerjaJika tak ditarik, draf RUU Cipta Kerja masih memungkinkan untuk dikoreksi agar selaras dengan upaya menangani dampak pandemi Covid-19 di tanah air.
Baca lebih lajut »
DPR Ingatkan Pemerintah Tak Asal Impor Pangan Ditengah CoronaSebab, impor yang dilakukan dengan sembarangan akan mengganggu keuangan perusahaan (cashflow).
Baca lebih lajut »
Pelaku Usaha Menjerit, DPR Pertanyakan Kebijakan Lembaga PemerintahKalangan pengusaha mengeluh karena LPEI disebut telah menaikkan suku bunga 2%, yakni dari 6% menjadi 8% terhadap sejumlah...
Baca lebih lajut »