Menanggapi tantangan dalam penyaluran program bantuan sosial (bansos), pemerintah berencana untuk membangun sistem data terpadu dan ekosistem pemerintahan digital yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak, kata Luhut dalam keterangannya pada Sabtu, 8 Februari 2025. Dia pun membeberkan sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran bansos tersebut.
Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama, ujarnya. Dalam upaya pembenahan ini, lanjut Luhut, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program itu merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan 3 pangkalan data utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Luhut mengatakan, konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan akurasi data. Saya bersyukur, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan, kata Luhut. Selain integrasi data, lanjut Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG, guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan, ujarnya
BANSOS DATA TERPADU GOVERNMENT TECHNOLOGY TRANSPARANSI EFEKTIVITAS
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Simak! Ini Cara Daftar NPWP Lewat CoretaxPemerintah mengoperasikan sistem pajak baru bernama Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) mulai awal tahun ini.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Dorong Perlindungan Anak di Ruang DigitalPresiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berdiskusi strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Meutya Hafid melaporkan program transformasi digital Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk digitalisasi sistem pemerintahan. Pemerintah berencana untuk mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di ruang digital.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Luncurkan Sistem Govtech Canggih untuk Tingkatkan Kepatuhan PajakKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sistem Govtech canggih yang mampu memantau seluruh transaksi elektronik masyarakat, termasuk data perjalanan. Sistem ini bertujuan mendorong kepatuhan perpajakan dan akan diintegrasikan dengan berbagai sistem digital pemerintah, mulai dari coretax hingga data kependudukan. Sistem ini akan berjalan serupa dengan aplikasi PeduliLindungi, merekam data perjalanan masyarakat dan profil kemampuan belanja mereka. Data transaksi e-commerce juga akan tercatut untuk memperluas basis pemajakan. Sebelum peluncuran, tim akan mempelajari sistem serupa di India untuk menghindari kesalahan.
Baca lebih lajut »
Perusahaan China Bangun Sistem ESG Berkelanjutan di Kawasan Industri Nikel MorowaliSejumlah perusahaan asal China berkomitmen untuk membangun bisnis berkelanjutan di industri nikel di Kawasan Industri Morowali Indonesia (IMIP). Mereka telah mengimplementasikan sistem ESG (Environmental, Social, and Governance) yang mencakup aspek kesehatan dan keselamatan kerja, hak asasi manusia, manajemen rantai pasokan, dan pengembangan komunitas.
Baca lebih lajut »
Korea Selatan Bangun Kembali Sistem Keselamatan PenerbanganKorea Selatan merespon dua insiden tragis dengan membentuk komite untuk merekonstruksi sistem keselamatan penerbangan dari awal.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siap Bangun 3 Juta Rumah Setiap Tahun untuk Atasi Oversupply SemenKomitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta unit rumah setiap tahun mendapat dukungan dari berbagai negara. Program ini diharapkan dapat mengatasi oversupply semen dan memberikan stimulus ekonomi bagi berbagai sektor. Semen Indonesia Group (SIG) juga berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dan mencapai target dekarbonisasi yang tervalidasi oleh SBTi.
Baca lebih lajut »