Pemerintah akan memberikan label atau informasi khusus terhadap setiap kegiatan atau pembangunan di tanah Papua yang dibiayai menggunakan dana otonomi ...
Tangkapan layar - Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Irene Manibuy memberikan keterangan di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin . ANTARA/Rangga Pandu
Hal ini diutarakan anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Irene Manibuy usai rapat pleno BP3OKP yang dipimpin Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin. "Pada 20 tahun lalu itu enggak ada sehingga kami orang Papua tanya mana dana otsus untuk kami enggak ada. Akan tetapi, sekarang diharuskan diberikan label," kata dia.Saat ini, lanjut dia, rencana induk percepatan pembangunan Papua sudah selesai disusun dan akan segera dilanjutkan dengan rencana aksi percepatan pembangunan Papua.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koalisi Kemanusiaan untuk Papua Minta Penjelasan Pemerintah Bergantinya Nomenklatur KKB Jadi OPMPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah mengganti kelompok bersenjata yang mendorong Papua merdeka KKB menjadi OPM.
Baca lebih lajut »
WNA Asal Papua Nugini Ditangkap di Papua Karena Bawa Dua Butir Amunisi IlegalSeorang warga negara asing atau WNA asal Papua Nugini, berinisial JR (40), diamankan polisi karena kedapatan membawa 2 butir amunisi ilegal kaliber 5,56 mm, di PLBN Skow.
Baca lebih lajut »
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ganja 13.430 Gram dari Papua Nugini ke PapuaTNI AL Lantamal X Gagalkan Penyudupan Ganja Seberat 13.430 Gram Dari Papua Nugini Ke Papu
Baca lebih lajut »
PPP Sebut Suaranya Hilang 190 Ribu di Papua Tengah dan 78 Ribu Papua PegununganDia menduga bahwa suara PPP telah dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu untuk dipindahkan ke partai lain.
Baca lebih lajut »
Klaim Kehilangan Suara di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, PPP Duga Ada Permainan OknumErfandi berharap bukti-bukti itu dipertimbangkan di dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Baca lebih lajut »
Suara Hilang di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, PPP Duga Ada Oknum BermainKehilangan banyak suara di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan menjadi alasan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), melalui tim kuasa
Baca lebih lajut »