Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan sisa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ke APBD dalam Perpres Nomor 46/2021.
Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPRD DKI Minta TGUPP Dievaluasi karena Digaji APBDTGUPP dulu diisi ASN yang sebelumnya berstatus eselon II dan menerima gaji dari tunjangan kerja daerah (TKD).
Baca lebih lajut »
Satgas Covid-19 Minta Pemda Gelar Penyelidikan Epidemiologi Terhadap Klaster BaruLibur Lebaran Idul Fitri 2021 memicu munculnya klaster baru Covid-19, di antaranya di Klaten, Cianjur, Pati, Bogor, dan Cilacap
Baca lebih lajut »
Panpel FIBA Asia Cup Intensifkan Koordinasi dengan Pemda DKI |Republika OnlineRapat tersebut mematangkan persiapan Jakarta sebagai tuan rumah FIBA Asia Cup.
Baca lebih lajut »
Terima Kunjungan Kerja DPRD DKI Jakarta Ridwan Kamil Sampaikan Berbagai Inovasi PemdaDalam pertemuan tersebut, Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil- menyampaikan inovasi-inovasi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sebagai bahan studi banding Anggota DPRD DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
Satgas Minta Pemda Antisipasi Klaster Keluarga Usai LebaranSatgas Penanganan Covid-19 telah memantau potensi penyebaran yang meluas usai libur lebaran, di mana muncul klaster-klaster baru penularan Covid-19.
Baca lebih lajut »