Pemberlakuan PSBB akan sia-sia kalau kerumuman orang tidak dikurangi.
REPUBLIKA.CO.ID, TANGSEL — Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendukung dengan rencana penghentian operasional KRL Commuter Line selama masa pembatasan sosial berskala besar . Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan, kebijakan itu sebagai upaya memutus penyebaran wabah corona di wilayahnya. Hanya saja, kata dia, Pemkot Tangsel masih terus membahas aturan sebagai payung hukum agar KRL tidak lagi beroperasi di Kota Tangsel.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengeklaim, lima kepala daerah dari Jawa Barat, yaitu Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi sepakat mengusulkan untuk menghentikan operasional KRL sementara waktu selama PSBB berlangsung. Bahkan, kata dia, usulan lima kepala daerah itu juga langsung disampaikan kepada Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia Wiwik Widayanti dan Kepala PT Kereta Api Indonesia Daop I Dadan Rusdiansyah.
Dedie menjelaskan, pada dasarnya setiap kepala daerah khawatir jika Jakarta tak menegakkan aturan mengurangi kerumunan orang, penyebaran virus corona sulit dihentikan. Salah satu pemicunya, yaitu penumpukan penumpang KRL pada pagi dan sore hari. “Artinya, potensi pergerakan mobilitas Kabupaten Bogor, Kota Bogor ke Jakarta itu jumlahnya cukup besar dan ini mengancam capaian hasil PSBB,” ucap Dedie.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sri Mulyani Minta Pemda Pangkas Tunjangan Kinerja PNSSri Mulyani meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan penghematan anggaran di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Baca lebih lajut »
Polemik Ojol Angkut Penumpang atau Tidak, Luhut: Diatur PemdaAturan mengenai operasional ojek online saat PSBB menjadi kontroversi. Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan keputusan ke pemda. Ojol via detikTravel
Baca lebih lajut »
TKDD Dipotong Rp 94 T, Pemda Diminta Pangkas Tukin PNSPandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian membuat pemasukan negara seret. Pemerintah pusat akan memangkas anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). TKDD via detikfinance
Baca lebih lajut »
Pemda Diminta Tingkatkan Realokasi APBD untuk Penanganan Covid-19Disebutkan, data Per 12 April 2020 menunjukkan jumlah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp55 triliyun.
Baca lebih lajut »
Kemenhub Serahkan Aturan Ojol Angkut Penumpang saat PSBB ke PemdaKemenhub menyerahkan implementasi aturan sepeda motor, termasuk ojek online (Ojol) mengangkut penumpang di zona PSBB ke...
Baca lebih lajut »