Masyarakat Diminta Dukung Pemda Papua Barat Berlakukan Karantina Terpusat
Rencana pemerintah daerah melalui gugus tugas Provinsi Papua Barat untuk menerapkan karantina terpusat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 harusnya didukung semua elemennya. Jika tidak didukung semua elemen khususnya masyarakat, maka karantina terpusat akan sia-sia.
"Harusnya masyarakat Papua Barat itu mendukung rencana pemerintah melalui gugus tugas covid-19 Papua Barat karena tujuan karantina terpusat adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Jadi, jangan menghalangi," kata Dosen Politeknik Kelautan Kota Sorong, Agus Jehurung, Jumat . Menurut Agus, jika ada warga yang terkonfirmasi positif terpapar virus covid-19, maka keluarga, tetangga serta siapa saja yang kenal dengannya sebaiknya memberikan support untuk menjalani karantina di Rumah Sakit.Begitu juga dengan warga Papua Barat yang berstatus orang tanpa gejala , orang dalam pemantauan , dan pasien dalam pengawasan . Mereka perlu diberikan dukungan untuk dirawat di karantina terpusat. "Mari kita semua mendukung pemerintah Papua Barat dalam menerapkan karantina terpusat karena ini berkaitan dengan kehidupan kita semua juga," pungkasnya. Juru bicara gugus tugas covid-19 Provinsi Papua Barat, Arnoldus Tiniap menyebut bahwa bahwa seorang pasien positif covid-19 di Kabupaten Manokwari tidak bersedia menjalani karantina di RSUD Provinsi. "Sejak Sabtu pekan lalu, kami sudah komunikasikan dengan pasien positif tersebut dan keluarganya. Kami informasikan bahwa yang bersangkutan jangan jadi sumber penularan bagi keluarga serta sesama. Makanya kami minta untuk dibawa ke RSUD Provinsi, tapi tidak berhasil. Keluarga pasien juga melarang," jelas Arnoldus. Salah satu penyebab pasien dan keluarganya menolak untuk menjalani karantina karena mereka melihat pasien tidak menunjukkan gejala sakit apapun alias sehat. "Masyarakat tidak menyadari bahwa 80 persen lebih orang yang terkonfirmasi positif covid-19 tidak memiliki keluhan apapun sehingga dikategorikan orang tanpa gejala ," jelas Arnoldus. .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penyaluran BLT Dana Desa Tidak Perlu Verifikasi PemdaMendes PDTT mengimbau pemerintah desa untuk menyederhanakan proses penyaluran BLT Dana Desa. KemendesPdtt
Baca lebih lajut »
PKS Minta Pemda Tinjau Izin Salat Id Berjemaah di JabodetabekPKS meminta pemerintah meninjau ulang izin salat Idulfitri berjemaah di masjid atau lapangan di sejumlah daerah selama PSBB.
Baca lebih lajut »
Kemendikbud Minta Pemda Segera Tetapkan Juknis PPDB 2020 dengan Protokol Covid-19Bagi daerah yang membutuhkan bantuan teknis mekanisme PPDB secara daring, dapat mengajukan ke Pusdatin Kemendikbud.
Baca lebih lajut »
Covid-19 Menyerang Semua Aspek, Pemda Didorong Berhati-hati Gunakan Anggaran – Bebas AksesPemerintah daerah sebaiknya tidak mengalokasikan seluruh anggaran daerahnya untuk Covid-19, namun menyisakan sebagian untuk tetap bisa membangun sehingga ekonomi ikut bergerak. Metropolitan adadikompas
Baca lebih lajut »
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 21 Mei 2020Berikut ini update data kasus Covid-19 untuk provinsi Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat.
Baca lebih lajut »
Umat Muslim di Papua Barat Diminta Ikut Doakan Tenaga Medis |Republika OnlineJumlah pasien covid-19 yang sembuh di Papua Barat terus bertambah.
Baca lebih lajut »