Pemda DIY Kucurkan Rp129,9 Miliar BKK Danais untuk Kelurahan |Republika Online

Dana Keistimewaan harus benar-benar jadi wahana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengucurkan sebanyak Rp129,9 miliar bantuan keuangan khusus yang bersumber dari Dana Keistimewaan untuk kelurahan di provinsi ini.

"BKK Dana Keistimewaan harus benar-benar jadi wahana peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Paku Alam X. Baca Juga Anggaran, kata Paku Alam, harus dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pendukung peningkatan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan. Untuk menghindari temuan kesalahan administratif atau penyimpangan, menurut dia, pengendalian triwulanan oleh Paniradya Keistimewaan, Bappeda, dan pengawasan reguler oleh Inspektorat harus proaktif dijalankan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Redam Kenaikan Harga Jelang Nataru, Ini Jurus PemerintahPemerintah meminta pemerintah darah (pemda) menggunakan dana daerah untuk mendukung keperluan logistik.
Baca lebih lajut »

Sah! UMP DIY 2023 Naik 7,65%Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2023 sebesar Rp1.981.782,39. Naik sebesar 7,65% dari sebelumnya.
Baca lebih lajut »

Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian InflasiTekanan pada inflasi diperkirakan masih tinggi, terutama pada akhir tahun, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan tahun baru.
Baca lebih lajut »

Siap-Siap! Besok, Gubernur Umumkan Kenaikan UMP 2023, Nilainya Di Bawah 10%Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berencana mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada Senin (28/11/2022).
Baca lebih lajut »

Kemen PPPA harapkan Pemda perkuat regulasi ramah perempuanKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengharapkan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat regulasi yang ...
Baca lebih lajut »

Jika 55 Guru Lulus PG Tanpa Formasi PPPK Diangkat PNS, Pemda Pasti SenangJika 55 guru lulus PG tanpa formasi PPPK diangkat PNS, Pemda pasti senang karena tidak terbebani anggaran gaji
Baca lebih lajut »