Proses pembentukan tiga UU pemekaran Papua dinilai tak mengindahkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Partisipasi Masyarakat yang Bermakna. Untuk itu, ketiga UU tersebut diminta dibatalkan. Polhuk AdadiKompas
Kamis , DPR mengesahkan tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan tiga undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru di Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan, UU No 15/2022 tentang Provinsi Papua Tengah, dan UU No 16/2022 tentang Provinsi Papua Pegunungan. Pembentukan ketiga regulasi tersebut dinilai cacat formil sehingga bertentangan dengan UUD 1945.
Salah satu alasan yang dikemukakan adalah pembentukan tiga undang-undang tentang pemekaran Papua tersebut tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Partisipasi Masyarakat yang Bermakna atau Meaningful Participation.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Proses Siklus Hidrologi, Proses dan Jenis Siklus AirSiklus hidrologi atau bisa disebut juga dengan siklus air adalah proses di mana air yang berasal dari atmosfer bumi akan kembali lagi ke atmosfer dan proses tersebut akan kembali berulang-ulang.
Baca lebih lajut »
Produk Minuman Lokal Ramaikan Pasar F&B yang Bertumbuh di Tanah AirSoju merupakan minuman yang dibuat melalui proses penyulingan atau saat ini dikenal dengan proses distilasi.
Baca lebih lajut »
Pemprov Papua Diminta Inventarisasi Aset untuk Hibah Papua PegununganPemerintah Provinsi (Papua sebagai daerah induk diminta melakukan inventarisasi aset yang akan dihibahkan kepada Provinsi Papua Pegunungan.
Baca lebih lajut »
Papua Barat Daya Segera Susul Tiga DOB Papua BaruMalam ini, pemerintah, Komisi II DPR, Komite 1 DPD, sepakat agar RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru Papua Barat Daya dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.RUU ini akan susul tiga DOB yang UU-nya terbit baru-baru ini. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Mendagri Optimistis Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Percepat Pembangunan di PapuaMendagri Tito Karnavian optimistis pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bakal mempercepat pembangunan di Papua.
Baca lebih lajut »
Viral Polisi Pukul PM TNI di Palembang, Polda Sumsel Pastikan Proses Disiplin dan PidanaSebuah video viral memperlihatkan seorang anggota polisi memukul anggota PM TNI di tengah jalan.
Baca lebih lajut »