Laporan terbaru Human Rights Watch mengungkapkan bahwa pemerintah China terus memberlakukan kontrol ketat terhadap warga minoritas Muslim Uighur yang ingin bepergian ke luar negeri atau mengunjungi anggota keluarga di Xinjiang. Pembatasan ini termasuk persyaratan informasi rinci, pengawasan ketat selama perjalanan, dan pembatasan sosial.
Seorang demonstran Uighur membawa poster yang bersisi seruan untuk menghentikan China dalam aksi protes di Istanbul, Turki, pada 5 Juli 2023. Aksi itu digelar untuk menandai peringatan 14 tahun kerusuhan Urumqi. (Foto: Reuters/Murad Sezer)Menurut laporan Human Rights Watch, warga Uighur di China perlu memberikan informasi rinci, termasuk tujuan perjalanan mereka, atau informasi pribadi anggota keluarga di luar negeri, kepada pihak berwenang di Xinjiang.
Dalam sebuah laporan baru yang dirilis pada Senin (3/2), Human Rights Watch mengatakan pemerintah China terus memberlakukan kontrol ketat terhadap warga minoritas Muslim Uighur yang ingin bepergian ke luar negeri, atau mengunjungi anggota keluarga yang tinggal di Xinjiang. Menurut organisasi hak asasi manusia yang berbasis di New York itu, tindakan China tersebut melanggar kebebasan bergerak warga Uighur. Peneliti isu China di Human Rights Watch, Yalkun Uluyol, mengatakan meskipun warga Uighur telah diizinkan untuk mengajukan permohonan paspor dan bertemu kembali dengan anggota keluarga mereka, sebuah kemajuan dibandingkan dengan penyitaan paspor Uighur yang meluas sejak tahun 2016, “pemerintah China tetap menolak hak warga Uighur untuk meninggalkan negara itu, membatasi kebebasan berbicara dan bergaul ketika berada di luar negeri, serta menghukum mereka karena memiliki hubungan dengan pihak luar negeri.” Uluyol mengatakan kepada VOA bahwa Beijing menggunakan pembatasan perjalanan untuk mempertahankan kontrol atas komunitas Uighur di dalam dan luar negeri, serta berusaha menciptakan “citra publik tentang normalitas” di Xinjiang. Menurut Amnesty Internasional, sejak tahun 2017 China telah memasukkan lebih dari satu juta warga Uighur ke kamp-kamp interniran. Pada tahun 2022, Komisaris Tinggi Hak Asasi manusia PBB mengatakan perlakuan Beijing terhadap etnis minoritas di Xinjiang tersebut dapat dikategorikan sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan.”Baik pemerintahan Trump sebelumnya, maupun pemerintahan mantan Presiden Joe Biden telah menyuarakan keprihatinan tentang perlakuan China terhadap Uighur dan menyebut apa yang terjadi di Xinjiang sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio adalah salah satu tokoh terkemuka yang memfasilitasi pengesahan dan penegakan Undang-undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur ketika ia menjabat sebagai senator. Menurut laporan Human Rights Watch, warga Uighur di China perlu memberikan informasi rinci, termasuk tujuan perjalanan mereka, atau informasi pribadi anggota keluarga di luar negeri, kepada pihak berwenang di Xinjiang. Mereka yang diizinkan bepergian ke luar negeri harus menghindari keterlibatan dalam aktivisme dan harus kembali ke China dalam waktu yang ditentukan, biasanya antara beberapa hari hingga beberapa bulan. Dalam laporannya Human Rights Watch menyebutkan sebagian warga Uighur mengatakan “pihak berwenang setempat telah memberi tahu mereka bahwa hanya 'satu orang dari setiap keluarga' yang dapat melakukan perjalanan pada waktu yang sama, (sementara yang lain) mengatakan pihak berwenang juga mengharuskan mereka untuk memberikan 'penjamin' sebelum memberi mereka izin untuk melakukan perjalanan.” Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kegagalan untuk mematuhi pembatasan yang diberlakukan dapat mengakibatkan hukuman berat terhadap anggota keluarga atau penjamin mereka. Orang-orang tampak mengunjungi area wisata Old Kashgar di Xinjiang, China, pada 20 Juli 2023. (Foto: AFP/Pedro Pardo) Selama perjalanan, warga Uighur harus melapor masuk ke pejabat yang ditunjuk di China secara rutin, dan setelah mereka kembali, pihak berwenang akan menyita paspor mereka. “Petugas dari komite lingkungan, kantor polisi setempat, dan biro keamanan publik mengunjungi ayah saya setelah dia kembali. Mereka bertanya tentang siapa yang dia temui, ke mana dia pergi, dan apa yang dia ceritakan kepada orang-orang,” kata seorang warga Uighur yang tidak disebutkan namanya kepada Human Rights Watch. Selain melakukan kontrol ketat terhadap warga Uighur yang ingin bepergian ke luar negeri, pemerintah China juga memberlakukan persyaratan ketat terhadap diaspora Uighur yang ingin berkumpul kembali dengan anggota keluarganya di Xinjiang. Menurut laporan tersebut, warga Uighur yang memiliki paspor asing harus melalui proses pemeriksaan yang ketat untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas lokal di Xinjiang. Begitu mereka tiba di China, orang-orang Uighur ini akan diinterogasi berulang kali dan hanya diperbolehkan menginap di hotel, bukan di rumah kerabat mereka. Seorang warga Uighur menyiapkan minuman yogurt tradisional di kawasan wisata Old Kashgar di Xinjiang, pada 20 Juli 2023. (Foto: AFP/Pedro Pardo) Dalam beberapa kasus, kedutaan besar China akan memberitahu beberapa warga Uighur di luar negeri untuk bergabung dalam tur resmi ke Xinjiang, yang diselenggarakan oleh departemen propaganda Partai Komunis setempat
CHINA UIGHUR HAM PERLAKUAN PEMBATASAN TRAVELLING XINJIANG
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Arab Saudi Cabut Pembatasan, Tapi Tetap Batasi Ibadah dan PerjalananArab Saudi mengakhiri kebijakan jam malam dan pembatasan bisnis, tetapi tetap membatasi ibadah berjemaah, umrah, haji, dan perjalanan internasional.
Baca lebih lajut »
Perjalanan Imlek di Indonesia: Antara Pembatasan dan Kehidupan BudayaArtikel ini mengulas perjalanan perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina di Indonesia, khususnya di era pemerintahan Presiden Soeharto yang menerapkan pembatasan ketat terhadap perayaan Imlek. Namun, semangat masyarakat Tionghoa untuk menjaga tradisi tetap kuat dan akhirnya Imlek kembali diperingati secara bebas.
Baca lebih lajut »
9 Perjalanan KA Dibatalkan dan 29 Perjalanan KA Dialihkan akibat Banjir GroboganPERBAIKAN rel kereta api yang amblas dan terputus di Km 3257 antara Stasiun Gubug-Stasiun Karangjati akibat diterjang banjir Grobogan terus dikebut
Baca lebih lajut »
Pilih Biro Perjalanan Haji Umrah Resmi Untuk Perjalanan Spiritual yang Aman dan BermaknaKeberlanjutan minat masyarakat Indonesia terhadap perjalanan umrah dan haji semakin meningkat. Namun di balik antusiasme ini, calon jamaah perlu waspada terhadap tantangan seperti biro perjalanan yang tidak resmi. Artikel ini memberikan tips memilih biro perjalanan resmi dan terpercaya, seperti Dago Wisata Internasional, untuk perjalanan ibadah yang aman, nyaman, dan bermakna.
Baca lebih lajut »
Kemenhub efisienkan perjalanan kereta api lewat Gapeka 2025Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengefisienkan perjalanan kereta api dengan menetapkan Grafik Perjalanan Kereta ...
Baca lebih lajut »
Gapeka 2025 Berlaku Mulai 1 Februari, Waktu Tempuh Perjalanan Kereta Kian SingkatMulai hari ini, perjalanan commuter line Jabodetabek ditambah 15 perjalanan, dari sebelumnya sebanyak 1.048 perjalanan menjadi 1.063 perjalanan.
Baca lebih lajut »