Pembahasan Sempat Alot, DPR Setuju Tambahan Anggaran Haji Rp1,5 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI akhirnya memberikan lampu hijau terkait usulan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenai tambahan anggaran haji reguler sebesar Rp 1,5 triliun.
Rincian anggaran yang disetujui tersebut yakni biaya masyair haji reguler sebesar Rp1,46 triliun, biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar Rp25,7 miliar, dan selisih kurs kontrak penerbangan sebesar Rp19,27 miliar. Dana untuk masyair dan landing bersumber dari dana efisiensi dan nilai manfaat.
Kata Yaqut, tambahan anggaran haji ini terjadi karena Kerajaan Arab Saudi memberlakukan kebijakan menaikkan harga paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina . Setelah DPR meminta anggaran disisir ulang, biaya masyair untuk haji khusus diputuskan tidak dibebankan pada dana efisiensi dan nilai haji, melainkan dari dana manfaat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atas persetujuan calon jemaah haji khusus. Usulan lainnya juga disetujui dalam rapat sore ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Diduga Mabuk, Suami Ketua DPR AS Ditangkap di CaliforniaSuami Ketua DPR AS Nancy Pelosi ditangkap karena dicurigai mengemudi dalam keadaan mabuk pada Sabtu (28/5/2022) malam di Napa County, California.
Baca lebih lajut »
Tiga saksi diperiksa terkait penganiayaan oleh anggota DPR di NTTPenyidik dari Polres Manggarai Barat telah memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Benny K Harman kepada seorang pegawai restoran di Labuan Bajo.
Baca lebih lajut »
Harmonisasi RUU EBT Disetujui, DPR Targetkan Paripurna Pekan Depan | Ekonomi - Bisnis.comHarmonisasi RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ini bakal segera dibawa pada rapat Paripurna DPR pada pekan depan untuk kemudian disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Pengunduran diri CPNS harus jadi perhatian pemerintahMenurut Guspardi Gaus, kasus pengunduran diri CPNS harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena anggaran yang dikeluarkan untuk proses seleksi tidaklah sedikit.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Audit Perusahaan Sawit Perlu Transparan agar Tak Jadi Macan OmpongAudit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.
Baca lebih lajut »