Dian menargetkan pembahasan draf RUU perampasan aset rampung tahun ini. Dia pun berharap disahkannya UU tersebut membuat restorasi pendapatan negara lebih cepat
PEMERINTAH tengah membahas finalisasi draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Regulasi itu bakal menyederhanakan prosedur penanganan kejahatan ekonomi guna menyelamatkan pendapatan negara.
“Kita sedang membahas UU Perampasan Aset. Kita intensif sekarang dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ,” kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae, Rabu . Dian mengatakan pembahasan berada di bawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Keberadaan regulasi itu diharapkan bisa mempercepat masuknya pendapatan negara.
Dian mencontohkan pendapatan negara dari transaksi kasus narkoba yang mencapai Rp20 triliun. Namun, aset tersebut tidak dapat disita lantaran ada berbagai kendala, seperti tersangka yang melarikan diri atau meninggal. “Keunggulannya bisa jadi tindak pidana independen, dan tidak usah membuktikan tindak pidana asal langsung tindak pidana pencucian uang ,” ujarnya.Setelah UU itu disahkan, PPATK bakal bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi , Kejaksaan Agung, hingga Direktorat Jenderal Pajak. “Ini fundamental untuk membongkar tindak pidana perekonomian,” pungkasnya. .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mampukah kasus Tokopedia percepat pembahasan RUU PDP?Pemerintah dan DPR RI tampaknya perlu mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyusul peretasan dan penjualan 91 juta data ...
Baca lebih lajut »
Akun Tokopedia Bocor, DPR Akan Kebut RUU Perlindungan DataKasus dugaan kebocoran data yang menimpa Tokopedia menjadi alarm ancaman dari dunia siber.
Baca lebih lajut »
RUU Penanggulangan Bencana Atur Alokasi Minimum APBN dan APBDSalah satu poin dalam RUU Penanggulangan bencana adalah mengatur alokasi minimal 1 persen dari APBN dan APBD untuk menanggulangi bencana.
Baca lebih lajut »
DPR Diminta Jangan Diam-Diam Bahas RUU Cipta KerjaDia menyadari, RUU Cipta Kerja kini menjadi polemik. Namun, agar tak menjadi masalah, jangan terkesan diam-diam.
Baca lebih lajut »
RUU Kebencanaan atur APBN alokasikan anggaran bencana 1 persenWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan salah satu poin dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana adalah mengatur ...
Baca lebih lajut »
Rachmad Gobel: RUU Cipta Kerja Jangan Hanya Bicara Lapangan Kerja...'Jangan juga karyawan itu hanya sebagai pekerja, karyawan itu manusia yang harus dimanusiakan,' ujar Gobel.
Baca lebih lajut »