Proyek infrastruktur pipa gas transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2 tetap berjalan meskipun pemerintah melakukan pemangkasan APBN.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) tengah menghadapi pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) senilai Rp 306 triliun untuk tahun 2025. Pemangkasan ini berdampak pada berbagai proyek pembangunan, termasuk proyek infrastruktur yang direncanakan Kementerian ESDM . Namun, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa proyek infrastruktur, salah satunya pipa gas transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2, tidak akan terpengaruh oleh pemangkasan anggaran tersebut.
Yuliot menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan untuk penghematan belanja kementerian/lembaga, sedangkan proyek pembangunan infrastruktur seperti Cisem 2 tidak termasuk dalam kategori tersebut. Dana untuk pembangunan pipa gas Cisem 2 berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang sebagiannya dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, Yuliot menegaskan bahwa penghematan APBN tidak akan memengaruhi proyek-proyek Kementerian ESDM, termasuk Cisem 2.Proyek pipa gas transmisi Cisem dibagi menjadi dua tahap. Saat ini, pemerintah memasuki tahap 2 pembangunan pipa Cisem dengan nilai investasi sebesar Rp 2,78 triliun. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Cisem Tahap I senilai Rp 1,17 triliun yang sudah selesai dibangun dan beroperasi pada tahun 2023. Cisem Tahap I meliputi ruas Semarang-Batang. Pipa Cisem Tahap 2 yang bernilai Rp 2,7 triliun ini menggunakan dana APBN tahun jamak 2024-2026 dan direncanakan akan terbentang sepanjang 245 KM yang akan menghubungkan Batang, Cirebon, hingga Kandang Haur Timur. Proyek ini ditargetkan untuk diselesaikan dalam 18 bulan sejak 30 September 2024
ESDM APBN Pipa Gas Cisem Penghematan Infrastruktur PNBP
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemangkasan Anggaran Presiden Prabowo Tak Ganggu Postur APBN 2025Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 306,69 triliun tak akan mengganggu postur keseluruhan APBN 2025. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro. Menurutnya, postur defisit anggaran 2025 yang sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) senilai atau senilai Rp 616,2 triliun tak akan mengalami perubahan.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran, Proyek IKN Tetap Dapat Alokasi SignifikanMenteri Keuangan Sri Mulyani memulai pemangkasan berbagai pos belanja, meski proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan. Pemangkasan ini dimaksudkan untuk mendukung program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program lainnya yang lebih diprioritaskan. Namun, pemotongan anggaran dapat berdampak pada mandeknya pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca lebih lajut »
Wamen PU Sebut Pemangkasan Anggaran Bikin Proyek Infrastruktur TergangguKementerian PU menyatakan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran PU Rp 81 Triliun, Proyek Pembangunan TergangguKementerian Pekerjaan Umum (PU) dihadapkan pada pemotongan anggaran Rp 81 triliun untuk tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi APBN. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyatakan pemotongan ini tidak termasuk belanja pegawai dan proyek-proyek HLN dan SBSN tetap berjalan. Namun, berbagai proyek pembangunan lainnya kemungkinan terganggu.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran PUPR, Diana: Semua Proyek TergangguMenanggapi pemangkasan anggaran PUPR sebesar 80 persen yang mencapai Rp 88,76 triliun, Diana Puspa mengatakan bahwa semua proyek, termasuk jalan, bendungan, irigasi dan bangunan, akan terganggu. Diana menjelaskan bahwa Kementerian PU harus memprioritaskan proyek nasional karena keterbatasan anggaran. Dody, mengatakan bahwa mereka akan bekerja secara efektif dan efisien untuk mengatasi hal ini dengan mengurangi perjalanan dinas, rapat yang tidak efisien dan biaya konsumsi.
Baca lebih lajut »
Pembangunan Proyek Kementerian PU Ditangguhkan Imbas Pemangkasan AnggaranKementerian Pekerjaan Umum (PU) terpaksa menangguhkan sejumlah proyek pembangunan akibat pemangkasan anggaran 2025 yang drastis. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa efisiensi anggaran mencapai Rp 81,38 triliun atau 80% dari pagu awal, yang berdampak pada pencapaian target-target output prioritas.
Baca lebih lajut »