Pemerintah pun deadline telah menetapkan deadline final untuk pemadanan NIK dan NPWP, yakni pada 31 Juni 2024.
Integrasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak 14 Juli 2022.
Suryo menjelaskan bila wajib pajak tak kunjung memadankan NIK-nya sebagai NPWP hingga batas waktu 31 Juni 2024 akan mengalami kendala dalam mengakses layanan perpajakan yang mensyaratkan NPWP. Misalnya saja saat WP ingin memenuhi kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan tahunan pajak. 4. Sistem akan mengirimkan verifikasi pada nomor HP atau email yang Anda ubah. Klik tombol 'di sini' untuk mengirimkan kode verifikasi.
"Penduduk yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan tidak serta merta terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum melakukan aktivasi Nomor lnduk Kependudukan," ungkap PP No.5 Tahun 2022, Pasal 2 ayat 3.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Deadline Pemadanan NIK dan NPWP 31 Juni, Simak 5 Manfaatnya!berikut ini 5 manfaat Pemadanan NIK-NPWP:
Baca lebih lajut »
Deadline Terakhir Pemadanan NIK-NPWP 31 Juni, Awas Ketinggalan!Ingat! tanggal 31 Juni 2024 merupakan batas waktu yang diberikan Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP.
Baca lebih lajut »
Ditutup Juni 2024, Ini yang Terjadi jika Tidak Lakukan Pemadanan NIK dengan NPWPWajib pajak diberi kesempatan untuk memadankan NIK dan NPWP hingga 30 Juni 2024. Jika tidak, ada konsekuensi yang menanti mereka.
Baca lebih lajut »
Tanggal Terakhir Pemadanan NIK-NPWP, Cek Status di SiniIngat tenggat pemadanan NIK-nya sebagai NPWP hingga batas waktu 31 Juni 2024.
Baca lebih lajut »
Terakhir Bulan Ini, Cek Cara Mudah Pemadanan NIK & NPWP!Implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP mundur seiring dengan diluncurkannya core tax system pada Juli 2024.
Baca lebih lajut »
3 Cara Pemadanan NIK-NPWP dengan Mudah dan Anti Ribet, Pahami Manfaat dan Deadline TerakhirPemadanan NIK-NPWP adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien.
Baca lebih lajut »