Pekerja menghadapi tantangan berat dengan potongan upah yang terus meningkat, sementara kenaikan biaya hidup tak seimbang.
JAKARTA, KOMPAS — Pekerja mengeluhkan upah yang mereka peroleh per bulan semakin terkikis oleh aneka potongan baik pajak maupun non-pajak. Biaya hidup juga terus naik tanpa diikuti oleh kenaikan upah yang memadai.
Kemudian, setiap tahun pekerja/buruh berstatus karyawan yang menerima tunjangan hari raya dari perusahaan, maka THR yang diterima juga dikenai pajak. Selanjutnya, apabila karyawan sudah memasuki usia pensiun atau terkena pemutusan hubungan kerja, saat dia mengambil JP dan pesangon pun akan dikenai pajak.
”Kalau saya hitung, jika pungutan wajib tapera jadi diberlakukan kepada karyawan swasta dan karyawan mempunyai tagihan utang, hampir 50 persen dari gaji mereka per bulan itu habis untuk bayar potongan-potongan mulai dari PPh 21, aneka jaminan sosial, tapera, hingga cicilan utang. Jadi, jika ada kenaikan PPN, gaji bersih yang karyawan terima semakin menciut,” kata Said.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kokom berpendapat, pemerintah semestinya kembali menetapkan upah minimum berdasarkan survei kebutuhan hidup layak . Lalu, serikat buruh, serikat buruh perlu memperluas tuntutannya yang bukan hanya kenaikan upah minimum, melainkan perbaikan hak-hak dasar rakyat kepada pemerintah.
Dia menceritakan, sistem pengupahan Indonesia masih karut-marut karena praktik politisasi upah murah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1981, Permenaker Nomor 05 Tahun 1989, Permenaker Nomor 1 Tahun 1990, Kepmenaker Nomor 81 Tahun 1995, Permenaker Nomor 3 Tahun 1997, Permenaker Nomor 1 Tahun 1999.
Dengan situasi industri tekstil seperti itu, Redma berpendapat, kenaikan upah minimum yang sangat signifikan akan memberatkan pengusaha. Apalagi, jika pemerintah jadi memberlakukan upah minimum sektoral yang biasanya selalu lebih tinggi dibandingkan upah minimum kabupaten/kota. ”Bisa-bisa, semakin banyak industri tutup,” katanya.PT Sri Rejeki Isman Tbk yang berdiri tahun 1966 dan menjadi pabrik tekstil besar di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat .
”Di dalam Indonesia juga ada beberapa tantangan. Salah satunya ialah pertumbuhan dompet masyarakat Indonesia paling pelan dalam 10 tahun terakhir. Makanya, kita harus mengawal rupiah dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Heriyanto berpendapat, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu solusi jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka pendek yang dia usulkan adalah kenaikan upah yang layak dan pemerintah harus memberikan stimulus.
Situasi ini ironi di tengah pemerintah gencar menggelontorkan dana pendidikan yang diambil dari APBN. Nominal dana pendidikan naik dari Rp 370 triliun pada 2016 menjadi Rp 510 triliun pada 2023. Potongan kedua yang dikenai pada gaji ialah jaminan sosial. Untuk jaminan sosial hari tua , besaran iuran 5,7 persen dari upah pekerja. Rincian iuran tersebut adalah 2 persen ditanggung pekerja dan 3,7 persen ditanggung oleh perusahaan.Untuk jaminan pensiun , setiap bulan, peserta jaminan sosial ketenagakerjaan wajib membayar 3 persen dari upah per bulan. Rincian dari iuran tersebut ditanggung bersama dengan ketentuan 2 persen dari perusahaan dan 1 persen dari pekerja.
Berbagai potongan yang dia sebutkan tersebut bersifat wajib. Apabila, pekerja/buruh yang berstatus karyawan ternyata memiliki cicilan kredit pemilikan rumah , kendaraan bermotor, dan kartu kredit, gaji per bulan mereka akan dipotong lagi untuk membayar tagihan cicilan utang tersebut. Sebagai contoh, besaran minimal potongan wajib yang dikenai ke gaji seorang karyawan di Tangerang adalah 4 persen. Sementara itu, kenaikan upah di Tangerang per tahun hanya 1,64 persen. Akibatnya, karyawan bersangkutan harus tombok.
”Kondisi tersebut diperparah dengan praktik pencurian upah yang sering dialami pekerja lepas, terutama di industri kreatif. Ada tiga bentuk yang paling sering ditemukan, yaitu pemberi kerja telat membayarkan upahsampai berbulan-bulan, nominal upah kurang dari yang diperjanjikan, dan kasus terparah pemberi kerja kabur tidak membayarkan upah setelah pekerjaan selesai,” ujarnya, saat dihubungi Sabtu .
”Dengan adanya kenaikan upah minimum 6,5 persen, tentu tidak akan berarti apa-apa jika pada saat yang sama Januari 2025 ada kenaikan PPn sebesar 12 persen. Kenaikan PPn ini secara langsung berdampak pada kenaikan semua bahan-bahan makanan, sembako, dan barang-barang komoditas sehingga daya beli buruh semakin lemah,” ucapnya.
Sementara di dalam negeri, industri manufaktur garmen, tekstil, dan alas kaki menghadapi problem kenaikan harga energi. Jika pemerintah Indonesia menaikkan upah minimum dan PPn 12 persen jadi diberlakukan, situasi tersebut semakin menantang industri.mulai mengalami penurunan permintaan. Utilitas industri tekstil dan produk tekstil tinggal tersisa 50 persen. Kalau industri ini tidak dijaga ketahannya, lantas bagaimana nasibnya ke depan?” ungkap Jemmy.
Pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia sekarang terkait biaya hidup pekerja. Berdasarkan analisis yang ia lakukan, sepanjang 2020-2024, biaya hidup naik 5,9 kali lipat. Akan tetapi, tidak ada satu sektor industri pun yang membukukan kenaikan upah yang mampu menandingi kenaikan biaya hidup tadi.
Ppn Naik Ppn 12 Persen Daya Beli KSPI Said Iqbal Utama
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Potret Bangkai Rudal Balistik Oreshnik Rusia yang Bikin NATO PanikPotongan-potongan puing yang hangus dan hancur itu diletakkan di gantungan di sebuah fasilitas forensik senjata.
Baca lebih lajut »
Perusahaan yang Tak Liburkan Pekerja Saat Pilkada Wajib Kasih Duit Lembur!Karyawan yang bekerja saat Pilkada 27 November 2024 berhak atas uang lembur. Pengusaha wajib atur jam kerja agar pekerja bisa menggunakan hak pilih.
Baca lebih lajut »
Kemnaker: Pekerja Masuk Saat Pilkada Wajib Dapat Upah LemburBerita Kemnaker: Pekerja Masuk Saat Pilkada Wajib Dapat Upah Lembur terbaru hari ini 2024-11-27 08:52:05 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Masuk Kerja saat Libur Nasional Pilkada, Pekerja Wajib dapat Upah LemburShinta Kamdani memastikan pengusaha akan mematuhi ketentuan pemerintah terkait pembayaran upah lembur bagi pekerja yang bekerja pada hari Pilkada serentak 2024.
Baca lebih lajut »
Bacaan Doa setelah Mandi Wajib Pria yang Wajib DiketahuiPara pria dianjurkan untuk mengetahui doa setelah mandi wajib pria. Agar ibadah mandi wajib akan menjadi lebih sempurna dan berkah.
Baca lebih lajut »
DPR Wajibkan Putar Lagu Indonesia Raya Wajib Tiap Jam 10 Pagi, Semua Wajib Sikap SempurnaSaat pemutaran lagu kebangsaan, seluruh anggota dewan hingga petugas keamanan diminta berdiri dan melakukan sikap sempurna saat lagu Indonesia Raya diputar.
Baca lebih lajut »