Airlangga mengatakan anggaran makan siang gratis untuk pegawai di kantornya di bawah Rp 15 ribu per porsi. Makanan disediakan secara prasmanan setiap harinya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kantornya menyediakan program
"Makan itu adalah standar di Kemenko Perekonomian, sudah satu tahun dan biayanya tidak lebih dari Rp 15 ribu," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat .Hari ini sendiri, Airlangga terlihat makan siang gratis di kantornya. Adapun menu yang disediakan yakni ayam opor, tahu dan tempe bacem, kentang mustofa, dan sambal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Anggaran Makan Siang Gratis, Airlangga: Kira-kira Rp 15.000 per AnakAirlangga mengatakan, anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Baca lebih lajut »
Airlangga Sebut Program Makan Gratis Prabowo Jalan 2025 Meski APBN TekorAirlangga Hartarto memastikan program-program prioritas calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat dilaksanakan mulai 2025.
Baca lebih lajut »
70,5 Juta Orang Bakal Jadi Target Program Makan Siang GratisMenteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan penerima makan siang gratis jumlahnya 70,5 juta orang.
Baca lebih lajut »
Besok Rektor Universitas Pancasila Diperiksa Terkait Dugaan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap PegawainyaBerita Besok Rektor Universitas Pancasila Diperiksa Terkait Dugaan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Pegawainya terbaru hari ini 2024-02-25 19:38:16 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Kumpulkan Menteri, Jokowi Bahas Program Makan Siang Prabowo-Gibran di IstanaBahlil menilai, tak perlu ada tim transisi untuk memuluskan program Prabowo-Gibran. Pasalnya, Prabowo-Gibran akan melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Baca lebih lajut »
Respons JK soal Program Makan Siang & Susu Gratis Prabowo-Gibran Pakai APBN'Saya kira itu urusan DPR lah, urusan pemerintah nanti lah,' kata JK.
Baca lebih lajut »