Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengungkap ada pedagang beras yang jadi penyedia bansos diduga tak dibayarkan Pemda Jepara. Dia melaporkan ini ke Mensos.
Hal itu disampaikan oleh Wachid saat Komisi VIII DPR RI rapat kerja bersama Mensos Risma di Kompleks Senayan, Selasa . Mulanya, Wachid menyampaikan persoalan pedagang beras penyedia bansos di Kabupaten Jepara yang mengadu tak dibayar pemerintah daerah kepadanya.
"Sebenarnya saya tidak persoalkan masalah ini . Saya hanya menyampaikan persoalan yang sangat menyentuh hati kami, yaitu kaitannya bansos, dana yang sudah Ibu gelontorkan ke daerah. Itu ada pemerintah daerah yang nakal, yaitu seorang pedagang beras mendapatkan alokasi dana bansos waktu itu tahun 2020 sampai 2021, di Kabupaten Jepara," ungkap Wachid saat rapat di Kompleks Senayan, Selasa .
"Ini kebetulan saya dapat datanya di sini, saya akan serahkan ke Ibu. Karena kami berusaha untuk telepon ke Sekda, karena kebetulan sekarang itu Bupatinya Pj. Saya berusaha telepon sekdanya, 'kenapa ini nggak diselesaikan?'. Ini pemerintah daerah memberikan perintah kepada perusda, perusda dibelanjakan pengadaan kepada seorang bapak ibu ini, ini harga berasnya Rp 8.500, Bu, waktu itu.
"Yang dia pakai Bank BRI, juga uang dana pihak lain. Jadi tiap bulan ibu ini harus bayar setor uang angsuran Rp 2 juta lebih, Bu. Ini kasian, pemda saya sampaikan katanya sudah diselesaikan dan persda katanya sudah suruh menyelesaikan, tapi ternyata belum diselesaikan sampai sekarang dan saya tanyakan ini beliau berdua karena orang tidak tau hukum. Jadi datang ke tempat saya minta pertolongan ini saya harus mengadu kepada siapa," lanjut dia.
Wachid pun meminta kesediaan Mensos Risma untuk mengirimkan tim menyelesaikan persoalan ini."Ini mohon kerelaan ibu saya dengan singkat ini data saya serahkan ke ibu. dan saya mohon ada petugas yang turun ke sana kasihan Bu ini Rp 419 juta seorang pedagang beras yang tidak dibayar. Terima kasih," imbuhnya.Wachid lalu menyerahkan langsung berkas yang disebut-sebut berisikan laporan pedagang beras yang merupakan vendor bansos yang mengaku tak dibayar oleh pemda terkait.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sri Mulyani Cerita Kronologi Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Depan Anggota Komisi XISri Mulyani cerita kronologi soal transaksi janggal Rp 349 triliun di depan anggota Komisi XI DPR RI.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR: Laporan PPATK soal Transaksi Mencurigakan Tak Boleh Dibuka ke PublikMenurut Ahmad Sahroni, secara aturan, laporan PPATK soal transaksi mencurigakan tidak boleh diungkap ke publik sebelum ada verifikasi.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VII: Reformasi subsidi BBM harus utamakan ketersediaanAnggota komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan bahwa reformasi subsidi BBM yang rencananya akan dilakukan, harus memprioritaskan ketersediaan stok BBM ...
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR Ary Egahni Ben Bahat Jadi Tersangka Korupsi, Begini Respons NasDemBupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya, Ary Egahni Ben Bahat, ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi XI Sebut Banyak Pejabat Pajak Bermental MafiaAnggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Melchias Mekeng menyebut banyak pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas memungut pajak dari wajib pajak tetapi mempunyai mental mafia, sehingga akhirnya menimbulkan persekongkolan. Nasional DPR
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi III DPR Prihatin Anggota Fraksi NasDem Ary Egahni Terjerat KorupsiKetua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Wuryanto prihatin terhadap kasus korupsi yang menjerat anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Ary Eghani Ben Bahat.
Baca lebih lajut »