Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan para pengurus partai juga memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu pengetahuan.
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya dan para sekretaris jenderal Koalisi Indonesia Kerja tak setuju dengan adanya dikotomi antara menteri profesional dan menteri dari partai.'Jadi kami enggak setuju. Ada di dalam kesepakatan pertemuan para sekjen tadi malam,' ujar Hasto di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Agustus 2019.
Hasto menyebut, para sekjen berpendapat, seharusnya tidak ada dikotomi antara menteri profesional dari partai dan menteri profesional dari kalangan teknokrat. Musababnya, ujar dia, para pengurus partai juga memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang memadai dalam berbagai bidang.Kendati demikian, ujar Hasto, soal susunan kabinet tetap menjadi kewenangan Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
16 Kursi Menteri Jatah Parpol, PDIP Dapat Berapa?Eva Kusuma Sundari yakin Presiden Jokowi akan memberikan kursi menteri terbanyak untuk PDIP, dari 16 kursi jatah parpol. kursimenteri
Baca lebih lajut »
Polemik Jatah Menteri PDIPPIDATO Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDIP V di Bali, pekan lalu
Baca lebih lajut »
Kuota Menteri untuk Parpol 16 Kursi, Eva: Tentu PDIP Paling BanyakPolitikus PDIP, Eva Kusuma Sundari menghormati keputusan Presiden Jokowi terkait komposisi kabinet yang memberikan kuota...
Baca lebih lajut »
Jokowi Sebut 16 Kursi Menteri Parpol, PDIP Yakini Paling BanyakPDIP menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait komposisi kabinet yang memberikan kuota 55% untuk kalangan profesional dan 45% dari partai politik.
Baca lebih lajut »
PDIP Segera Sodorkan Nama Calon Menteri ke Jokowi'Nama-nama sudah didialogkan dan sudah ada di tangan Megawati dan segera diajukan ke Presiden Jokowi. Berbagai dialog sudah dilakukan hanya finalisasi tetap diperlukan,' ungkap Hasto.
Baca lebih lajut »
PDIP Jamin Amendemen tak Ubah Mekanisme PilpresHasto menjamin rencana partainya melakukan amendemen terbatas UUD 45 tidak akan mengubah mekanisme Pemilu Presiden (Pilpres) dari langsung menjadi tidak langsung.
Baca lebih lajut »