Ahli tata negara menganggap amandemen terbatas UUD 1945 merupakan langkah mundur.
TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai wacana PDIP untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945 sebagai langkah mundur. 'Saya kira kajian PDIP kurang mendalam, tidak melihat sejarah, tidak melihat perbandingan dengan negara lain, dan bagaimana sistem presidensil yang efektif,' kata Bivitri kepada Tempo, Ahad, 11 Agustus 2019.
Kan check and balance DPR dan DPD memiliki sistem yang memungkinkan mereka megawasi kinerja presiden,' ujarnya.Menurut Bivitri, tak masuk akal jika GBHN didengungkan kembali karena Indonesia tak memiliki arah. Pasalnya, sudah ada Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisi visi 20 tahun. Undang-undang tersebut, kata Bivitri, serupa bahkan lebih baik dari GBHN.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan MPR Jelaskan Amandemen Terbatas UUD 1945 Kongres V PDIPWakil Ketua MPR dari PDIP menjelaskan amandemen terbatas UUD 1945 versi kongres V PDIP.
Baca lebih lajut »
Lirik Opsi Paket Pimpinan MPR PDIP, Gerindra Kaji Rencana Amandemen UUDMenurut Habiburokhman, rencana penghidupan kembali GBHN itu positif. Namun, dia khawatir wacana amandemen terbatas itu meluas ke aspek lainnya. Gerindra PDIP
Baca lebih lajut »
GKR Hemas: Amandemen UUD 1945 Dibutuhkan untuk Fungsi DPD yang Lebih BaikMenurut GKR Hemas, para anggota DPD dituntut lebih kreatif agar bisa memperjuangkan aspirasi daerah perwakilannya dengan optimal
Baca lebih lajut »
PDI-P Usul Amandemen Terbatas UUD 1945 agar MPR Jadi Lembaga TertinggiDengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
Baca lebih lajut »
Usul Amandemen UUD 1945, PDI-P Pastikan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat'Presiden dalam konsep amandemen terbatas (yang diajukan) PDI-P itu tetap dipilih oleh rakyat,' ujar Basarah.
Baca lebih lajut »
Basarah: Partai Lain Tak Setuju Amandemen, PDIP Maju Ketua MPRBasarah mengatakan PDIP akan maju kursi Ketua MPR jika partai lain tak setuju amandemen.
Baca lebih lajut »