'Kemarin Undang-Undang Pemilu aja yang sudah disahkan di Baleg bisa putus, dibatalkan. Kenapa ini enggak?...,'
masih bisa dicabut. Dia mencontohkan seperti revisi UU pemilu yang pada akhirnya dibatalkan walaupun sudah sempat disahkan oleh Badan Legislatif DPR.
Namun, dia mempertanyakan kesanggupan pemerintahan Prabowo untuk menjamin kalau PPN 12 persen memang tidak akan membuat hidup rakyat makin sulit.Deddy juga menegaskan kalau kebijakan PPN 12 persen bukan usulan PDIP semata, melainkan keputusan bersama DPR periode 2019-2024. Dia menyebutkan kalau fraksi PDIP kala itu memang menjadi Ketua Panja dari perumusan rancangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bulog Langsung di Bawah Presiden Prabowo, Menko Pangan Siap Ubah Undang-UndangMenteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, jika skema perubahan kewenangan Bulog ini dengan penerbitan Perpres maka prosesnya akan lebih singkat ketimbang mengubah undang-undang.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Subianto Berniat Ampuni Koruptor, Yusril: Tidak Melanggar Undang-UndangPresiden Prabowo Subianto mengatakan bakal memaafkan para koruptor bila mengembalikan hasil curian uang rakyat.
Baca lebih lajut »
JAMAN: Masih Ada Celah di Undang-Undang untuk Tidak Naikkan PPN 12 PersenJPNN.com : Dewan Pimpimpinan Pusat Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menolak pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebesar 12 persen.
Baca lebih lajut »
Prabowo Teken Perubahan UU Jakarta, Ini Pengaruhnya ke Pramono-Rano!Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-undang Nomor 151 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Baca lebih lajut »
Tanggapi PDIP, Haidar Alwi Minta Pihak yang Kalah Pilkada LegowoHaidar Alwi turut berkomentar mengenai usulan PDIP agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Baca lebih lajut »
Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan PrabowoJPNN.com : Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie menyebut pemerintahan era Prabowo Subianto bisa mengubah PPN tidak sebesar 12 perse
Baca lebih lajut »