PDIP Nilai Penetapan Hasto Tersangka Sebagai Politisasi Hukum

Politik Berita

PDIP Nilai Penetapan Hasto Tersangka Sebagai Politisasi Hukum
KPKHasto KristiyantoPDIP
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 85 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 54%
  • Publisher: 63%

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyanggah penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dan menilai hal itu sebagai politisasi hukum. Ia menyebut sikap kritis Hasto sejak PDIP berseberangan dengan mantan Presiden Joko Widodo menjadi faktor utama.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Ronny Talapessy menilai penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK merupakan politisasi hukum . Dia mengatakan hal itu tidak terlepas dari sikap kritis Hasto sejak PDIP berseberangan dengan mantan Presiden Joko Widodo.

“Pemanggilan Sekjen DPP PDIP ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi putusan MK pada akhir 2023,” kata Ronny dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam, 24 Desember 2024. Atas penetapan Hasto sebagai tersangka, Ronny menyebutkan partainya berpandangan hal itu kental muatan politik. Sebab, ujar dia, Hasto kerap memberikan pernyataan kritis yang mewakili PDIP terhadap upaya penyalahgunaan kekuasaan di akhir masa kepresidenan Joko Widodo. “Bahkan sikap tegas ini baru terjadi pekan lalu ketika partai memecat tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi,” ujar Ronny. Ronny menjelaskan, selama proses persidangan kasus suap tersebut, tidak ada bukti keterlibatan Hasto. Padahal, ujar dia, proses persidangan tersebut sudah berjalan hingga tahapan kasasi dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. “Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan mengingat tidak ada bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024,” kata dia. Kendati demikian, Ronny mengatakan partainya akan kooperatif menghadapi penegakan kasus hukum Hasto tersebut. “PDIP dan Sekjen akan selalu menaati proses hukum dan kami akan bersifat kooperatif,” kata Ronny. KPK mengumumkan penetapan Hasto pada Selasa siang, 24 Desember 2024. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan politikus PDIP, Harun Masiku, terhadap Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Hasto memiliki peran vital dalam kasus suap tersebut. Dia diduga membantu pelarian Harun Masiku. Harun adalah kader PDIP yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Hingga kini Harun masih menjadi burona

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

KPK Hasto Kristiyanto PDIP Politisasi Hukum Harun Masiku

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PDIP Tuding Ada Upaya Menenggelamkan dan Ambil Alih Partai dari Penetapan Hasto sebagai TersangkaPDIP Tuding Ada Upaya Menenggelamkan dan Ambil Alih Partai dari Penetapan Hasto sebagai TersangkaPDIP sebut penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK politisasi hukum untuk ganggu PDIP.
Baca lebih lajut »

PDI Perjuangan: Penetapan Tersangka Hasto Kental Politisasi dan KriminalisasiPDI Perjuangan: Penetapan Tersangka Hasto Kental Politisasi dan KriminalisasiDewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menyatakan akan menaati proses hukum dan bersifat kooperatif menyusul penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. PDIP menilai penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan politisasi hukum dan mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa PDIP akan di-PDIP: Penetapan tersangka Hasto kental politisasi dan kriminalisasi.
Baca lebih lajut »

PDIP: Penetapan Hasto Tersangka KPK Bau PolitisPDIP: Penetapan Hasto Tersangka KPK Bau PolitisRonny Talapessy, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, menduga ada aroma politis di balik penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Ia melihat pemanggilan Hasto dimulai saat masih kritis terhadap kontroversi MK akhir 2023 dan muncul kembali setelah Pemilu 2024. Talapessy men apontkan sejumlah indikasi, seperti upaya pembentukan opini publik, pembunuhan karakter, dan pembocoran SPDP, yang dianggap upaya cipta kondisi. Ia menegaskan kasus suap Harun Masiku sudah inkracht dan tidak ada bukti yang mengaitkan Hasto.
Baca lebih lajut »

PDIP Tanggapi Penetapan Hasto Sebagai TersangkaPDIP Tanggapi Penetapan Hasto Sebagai TersangkaKonferensi pers tersebut terkait penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK
Baca lebih lajut »

PDIP: Penetapan Hasto Tersangka Bukti Upaya Pengerusakan PartaiPDIP: Penetapan Hasto Tersangka Bukti Upaya Pengerusakan PartaiRonny Talapessy, Ketua DPP PDI Perjuangan, menyatakan bahwa penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK merupakan bukti atas pernyataan Megawati Soekarnoputri terkait upaya pengerusakan partai. Menurut Ronny, kasus suap Harun Masiku sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada bukti keterkaitan Hasto. PDIP menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi dari KPK.
Baca lebih lajut »

PDIP Soroti Penetapan Hasto Jadi Tersangka Jelang KongresPDIP Soroti Penetapan Hasto Jadi Tersangka Jelang KongresKetua DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai bukti bahwa partainya diacak-acak jelang Kongres. PDIP menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-13 05:56:05