PDI Perjuangan menginginkan kembali MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). AmandemenKonstitusi
JPNN.COM / Nasional / Politik / Minggu, 11 Agustus 2019 – 23:35 WIB jpnn.com, BALI - Hal itu untuk memberikan kepastian kepada negara menyusun rencana pembangunan nasional dengan semangat Pembangunan Nasional Semesta Berencana . Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah memastikan, konsep GBHN yang didukung oleh PDI Perjuangan tidak sama dengan konsep GBHN pada era Soeharto. Jika pada era Soeharto presiden dipilih MPR, tetapi usulan PDIP ini mengingkan presiden tetap dipilih oleh rakyat.
Tidak Keberatan Kursi Ketua MPR Diduduki Oposisi Wakil Ketua MPR ini melanjutkan, konsep amandemen terbatas gagasan PDIP, presiden tetap dipilih oleh rakyat. Namun dalam menyusun visi-misi calon presiden dan calon wakil presiden, begitu juga kepala daerah di bawahnya harus berpedoman pada GBHN. "Kami ingin punya kepastian hukum siapa pun presidennya, siapa pun bupatinya, siapa pun wali kotanya, itu pembangunan nasional kontinuitasnya tetap terjaga.
.display-none{ display:none; } TAGS Amandemen Konstitusi PDIP Soeharto Berita Terkait Sponsored Content loading... .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan MPR Jelaskan Amandemen Terbatas UUD 1945 Kongres V PDIPWakil Ketua MPR dari PDIP menjelaskan amandemen terbatas UUD 1945 versi kongres V PDIP.
Baca lebih lajut »
Basarah: Partai Lain Tak Setuju Amandemen, PDIP Maju Ketua MPRBasarah mengatakan PDIP akan maju kursi Ketua MPR jika partai lain tak setuju amandemen.
Baca lebih lajut »
Lirik Opsi Paket Pimpinan MPR PDIP, Gerindra Kaji Rencana Amandemen UUDMenurut Habiburokhman, rencana penghidupan kembali GBHN itu positif. Namun, dia khawatir wacana amandemen terbatas itu meluas ke aspek lainnya. Gerindra PDIP
Baca lebih lajut »
PDIP Serukan Amandemen Terbatas UUD, Pakar: Langkah MundurAhli tata negara menganggap amandemen terbatas UUD 1945 merupakan langkah mundur.
Baca lebih lajut »
PDIP Barter Ketua MPR dengan Amandemen, Golkar Ingatkan Ketua DPRGolkar mengingatkan PDIP yang sudah dapat jatah Ketua DPR. PDIP ngotot amandemen plus Ketua MPR.
Baca lebih lajut »
PDIP Bahas Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg TerpisahPenyelenggaraan Pilpres dan Pileg serentak sangat memberatkan dari berbagai aspek.
Baca lebih lajut »