Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan amandemen terbatas hanya terkait dengan haluan negara.
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengklaim agenda amandemen terbatas UUD 1945 yang getol disuarakan partainya tak akan melemahkan sistem presidensial yang ada saat ini.Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan amandemen terbatas hanya terkait dengan haluan negara dan tetap dalam bingkai memperkuat sistem presidensial, yaitu presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Wacana itu menuai pro kontra.Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai kalau MPR diletakkan sebagai lembaga negara tertinggi akan merusak sistem presidensil yang diterapkan setelah amandemen UUD 1945. Sejak diamandemen empat kali pada 1999-2002, konstitusi sudah mengubah struktur ketatanegaraan. Sehingga, tidak ada lagi lembaga tertinggi seperti MPR, dan Indonesia kini sudah menganut sistem presidensil yang lebih efektif.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Lirik Opsi Paket Pimpinan MPR PDIP, Gerindra Kaji Rencana Amandemen UUDMenurut Habiburokhman, rencana penghidupan kembali GBHN itu positif. Namun, dia khawatir wacana amandemen terbatas itu meluas ke aspek lainnya. Gerindra PDIP
Baca lebih lajut »
PDIP Serukan Amandemen Terbatas UUD, Pakar: Langkah MundurAhli tata negara menganggap amandemen terbatas UUD 1945 merupakan langkah mundur.
Baca lebih lajut »
Soal Amandemen UUD 1945, PDIP: Presiden dan Wapres Tetap Dipilih RakyatKongres PDIP ke-V di Bali salah satunya memasukkan rekomendasi Amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN dan menetapkan...
Baca lebih lajut »
PDIP Klaim Usulan Amandemen Terbatas Berbeda dengan Era SoehartoPDI Perjuangan menginginkan kembali MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). AmandemenKonstitusi
Baca lebih lajut »
PDIP Barter Ketua MPR dengan Amandemen, Golkar Ingatkan Ketua DPRGolkar mengingatkan PDIP yang sudah dapat jatah Ketua DPR. PDIP ngotot amandemen plus Ketua MPR.
Baca lebih lajut »
Jalan Panjang Keinginan PDIP Mengamandemen UUD 1945Kengototan PDIP mengamandemen UUD 1945 juga terlihat dari jurus PDIP dalam urusan perebutan kursi pimpinan MPR.
Baca lebih lajut »