Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyebut pengadaan Toa peringatan dini banjir itu sebagai program asal-asalan. Begini katanya: DKIJakarta PDIP
saat pandemi tetap dilakukan, Pemprov DKI terlihat tidak memiliki skala prioritas. Selain itu, dari segi anggaran, pengadaan Toa tersebut hanya akan menyebabkan pemborosan.
"Dari sisi manfaat juga tidak terlalu signifikan, justru kalau di saat pandemi ini program pengadaan Toa tetap dilaksanakan, menunjukkan tidak adanya skala prioritas, dan yang terjadi hanya sekedar menghabiskan anggaran, alias pemborosan yang tak bermanfaat. Dari sisi mata anggaran saja sudah menggambarkan bahwa Pemprov DKI tidak visioner," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP Resmi Pecat Akhyar NasutionSebelum dipecat, Akhyar menjabat sebagai wakil ketua bidang organisasi di DPD PDIP Sumut.
Baca lebih lajut »
11 Agustus, PDIP Akan Umumkan 75 Calon Kepala DaerahPengumuman para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada Serentak 2020 akan dilakukan melalui telekonferensi, 6 hari sebelum peringatan HUT ke-75 RI.
Baca lebih lajut »
Selasa Besok, PDIP Bakal Umumkan Cakada Tahap IIIPDI Perjuangan ingin calon kepala daerah yang akan diumumkan memiliki jiwa patriotisme. PDIP
Baca lebih lajut »
PDIP Jamin Paslon yang Didukung Bebas Masalah HukumPDIP memastikan para calon kepala daerah yang mereka usung tidak memiliki masalah hukum, serta tak tersangkut dengan organisasi terlarang. PDIP
Baca lebih lajut »
PDIP Dorong Pilkada Serentak Tetap Jalan Meski PandemiPDIP mendorong agar Pilkada Serentak 2020 tetap berjalan Desember mendatang meski Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
PDIP Pastikan Pasangan Calon pada Pilkada 2020 Tak Tersandung HukumPDIP memastikan seluruh calon kepala daerah yang diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak memiliki...
Baca lebih lajut »