Presiden Joko Widodo diminta segera menetapkan peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai kasus pelanggaran HAM berat.“Kita sepakat, bagaimana mendesak
“Kita sepakat, bagaimana mendesak Jokowi agar peristiwa 27 Juli ini menjadi dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat,” tegas Ketua DPP PDIP , Ribka Tjiptaning di Kantor PDIP , Menteng, Jakarta, Sabtu .
Ribka sendiri mengaku kecewa dengan minimnya perhatian Presiden Jokowi atas kerusuhan di Kantor PDIP yang semula bernama PDI 28 tahun silam. Bahkan Jokowi tidak memasukkan peristiwa Kudatuli ke dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana rekomendasi Tim Non Yudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.
Adapun, ke-12 peristiwa pelanggaran HAM berat itu adalah peristiwa 1965-1966; peristiwa penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Talangsari, Lampung 1989; Rumoh Geudong dan Pos Sattis, di Aceh 1989; penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998; peristiwa kerusuhan Mei 1998; peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II 1998-1999.
Kemudian peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999; peristiwa Simpang KKA, di Aceh tahun 1999; peristiwa Wasior, di Papua 2001-2002; peristiwa Wamena, Papua di 2003; dan peristiwa Jambo Keupok, di Aceh tahun 2003.“Kita akan protes dan berjuang supaya peristiwa 27 Juli masuk dalam pelanggaran HAM berat. Kita enggak bisa kalau melawan sendiri, harus bersama sama," tandasnya.
Kudatuli Ribka Tjiptaning Joko Widodo
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP Peringati 28 Tahun Peristiwa KudatuliDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) memperingati 28 tahun peristiwa 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Kudatuli.Perayaan
Baca lebih lajut »
Pengesahan RUU PPRT Perkuat Posisi Indonesia Terkait Pekerja MigranKOMNAS HAM desak pemerintah untuk segera mengesahan RUU PPRT
Baca lebih lajut »
Pegi Korban Salah Tangkap, PDIP Desak Kapolri Sanksi Penyidik hingga Dirkrimum Polda JabarPolitisi PDIP sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan meminta kepada kepolisian untuk memulihkan nama baik Pegi Setiawan. Korban salah tangkap kasus Vina
Baca lebih lajut »
Rumah Wartawan Tribrata TV di Sumut Dibakar, Komnas HAM Desak Aparat Penegak Hukum TransparanBerita Rumah Wartawan Tribrata TV di Sumut Dibakar, Komnas HAM Desak Aparat Penegak Hukum Transparan terbaru hari ini 2024-07-04 18:40:54 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
20 Tahun Dicuekin, Lembaga Nasional HAM Desak DPR: Sahkan RUU PPRT Tahun IniOlivia juga menyampaikan bahwa pengesahan RUU PPRT itu harus dilakukan oleh DPR periode 2019-2024 karena menjadi ambang batas waktu usia RUU.
Baca lebih lajut »
Utut Adianto: PDIP Tidak Pernah Berseberangan dengan JokowiWasekjen PDIP Utut Adianto menyatakan PDIP sampai saat ini masih jadi partai pengusung utama pemerintahan Jokowi.
Baca lebih lajut »